[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b47e9280-8f17-4cac-a418-a535da7f5ebf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021","number","21","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Penataan Ruang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Penataan - Ruang
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 21, LN.2021/No.31, TLN No.6633, jdih.setkab.go.id : 172 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Penataan Ruang
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai perencanaan Tata Ruang; Pemanfaatan Ruang; Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Pengawasan Penataan Ruang; Pembinaan Penataan Ruang; dan kelembagaan Penataan Ruang. Untuk mewujudkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien, PP ini memuat antara lain: 1) Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan inengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang; 2) Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang; 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang; dan lain-lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n PP ini mencabut PP Nomor 15 Tahun 2010 dan PP Nomor 8 Tahun 2013, serta Pasal 4 PP Nomor 62 Tahun 2010. \n Penjelasan 103 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak secara eksplisit mencabut atau mengubah peraturan lain. Namun, ia ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengaturan Penataan Ruang dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria. Peraturan ini merinci tahapan dan muatan dalam penyusunan rencana umum tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota) dan rencana rinci tata ruang (RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KAW, RZ KSNT, RDTR KPN, RDTR Kabupaten/Kota). Diatur pula prosedur penetapan rencana umum dan rencana rinci tata ruang, serta mekanisme peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang diatur melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha, nonberusaha, dan kegiatan strategis nasional, serta sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa penataan ruang. Pengawasan penataan ruang dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pembinaan penataan ruang diselenggarakan melalui peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan serta peningkatan peran masyarakat. Terakhir, diatur mengenai kelembagaan penataan ruang, termasuk pembentukan Forum Penataan Ruang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Sanksi administratif dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, atau tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan/pelayanan, penutupan lokasi, pencabutan/pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang. Sanksi juga berlaku bagi yang menghalangi akses Kawasan milik umum, serta pelanggaran terkait Pemanfaatan Ruang Laut.","revokes",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5340/pp-no-8-tahun-2013","c7d3a3a0-5c4e-4864-8322-6864ce4e0242",{"_99":105,"_101":106,"_36":107},"PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5023/pp-no-15-tahun-2010","aea291b0-1f29-45cf-8be3-cb85ad8993f5","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[116],{"_99":117,"_101":118,"_36":119},"PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil Terluar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5085/pp-no-62-tahun-2010","12492fb1-fed9-459d-8587-1672adfc0f3e","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2021
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF SPATIAL PLANNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 17 numbers 3, 4, 7, 9, 10, 20, 21, Article 18 numbers 3, 21, Article 19 numbers 4, 6, 10, and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementation of Spatial Planning; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4725); \n Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b47e9280-8f17-4cac-a418-a535da7f5ebf","actionData","errors"]