[{"_1":2,"_144":-5,"_145":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b36e6d8a-9780-4f2a-9f68-609cb26d5e1b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_140":141,"_142":143},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_109":110,"_111":112,"_115":116,"_117":118,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014","number","43","year","2014","published_date","2014-05-30","effective_date","2014-06-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 43, LN. 2014 No. 113, TLN No. 5539, LL SETNEG : 71 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kebijakan ini mengatur penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat Desa. Peraturan ini juga mengatur secara rinci tata cara pemilihan kepala Desa, pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dan ADD dari APBD kabupaten/kota, serta pengelolaan kekayaan Desa.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005","56a57ca0-f5e6-4c64-a94c-41ed1ca1464d","revoked_by",[101,105],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PP No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349409/pp-no-16-tahun-2026","e51e6b36-7ba7-4b1f-8a64-b15e9f98fd11",{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021","b4b1c231-fd32-4d96-a1c8-64a058b49761","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[113],{"_94":114,"_96":107,"_36":108},"PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik DesaBAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019","amends",[],"amended_by",[119,121,125],{"_94":120,"_96":107,"_36":108},"PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa",{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102675/pp-no-11-tahun-2019","e3b39edd-0779-450c-8835-3188ebe2e71e",{"_94":126,"_96":127,"_36":128},"PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5617/pp-no-47-tahun-2015","ea6c771b-85ac-40ff-a949-44513ec3cb92","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 43 OF 2014
CONCERNING
IMPLEMENTING REGULATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 31 paragraph (3), Article 40 paragraph (4), Article 47 paragraph (6), Article 50 paragraph (2), Article 53 paragraph (4), Article 66 paragraph (5), Article 75 paragraph (3), Article 77 paragraph (3), and Article 118 paragraph (6) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and to optimize the implementation of Village Governance, the implementation of Village development, Village community development, and Village community empowerment, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementing Regulation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b36e6d8a-9780-4f2a-9f68-609cb26d5e1b","actionData","errors"]