[{"_1":2,"_142":-5,"_143":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3b39edd-0779-450c-8835-3188ebe2e71e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_138":139,"_140":141},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_113":114,"_123":124,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":-5,"_136":137},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-02-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA - PERATURAN PELAKSANAAN - OTONOMI DAERAH - PERUBAHAN
2019
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11, LN.2019/NO.41, TLN NO.6321, LL SETKAB : 6 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Dengan pertimbangan tersebut, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. \n PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, yaitu Pasal 81 dan Pasal 100. Selain itu diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 81A dan Pasal 81B. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain dalam APBDesa selain dana desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019. \n PP ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap mereka. Ketentuan substansial meliputi pengaturan besaran penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBDesa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap dengan ketentuan minimal tertentu. Jika ADD tidak mencukupi, kekurangan dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa. Selain itu, belanja Desa diatur dengan ketentuan minimal 70% untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta maksimal 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.","transitional_provisions","1. Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya diberikan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku. 2. Jika Desa belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, pembayaran penghasilan tetap diberikan paling lambat mulai bulan Januari tahun 2020. 3. Pembayaran sebelum bulan Januari tahun 2020 didasarkan pada peraturan Bupati/Wali kota yang ditetapkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PP No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349409/pp-no-16-tahun-2026","e51e6b36-7ba7-4b1f-8a64-b15e9f98fd11",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021","b4b1c231-fd32-4d96-a1c8-64a058b49761","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[111],{"_98":112,"_100":105,"_36":106},"PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik DesaBAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019","amends",[115,119],{"_98":116,"_100":117,"_36":118},"PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5617/pp-no-47-tahun-2015","ea6c771b-85ac-40ff-a949-44513ec3cb92",{"_98":120,"_100":121,"_36":122},"PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014","b36e6d8a-9780-4f2a-9f68-609cb26d5e1b","amended_by",[125],{"_98":126,"_100":105,"_36":106},"PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2019
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 43 OF 2014
CONCERNING IMPLEMENTING REGULATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to improve the performance and quality of service in the implementation of Village Governance, it is necessary to pay attention to the welfare of the Village head, Village secretary, and other Village officials through adjustments to the fixed income of the Village head, Village secretary, and other Village officials;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to amend several provisions in Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3b39edd-0779-450c-8835-3188ebe2e71e","actionData","errors"]