[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b115d3d0-6715-4824-9f01-47861bb64846","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang RETRIBUSI JASA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-04-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","RETRIBUSI JASA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/NO.3, LL Kota Pontianak : 48 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 tahun 2004, UU No.18 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2022, PP No.45 Tahun 2008, PP No.69 Tahun 2010, PP No.47 Tahun 2014, PP No.18 tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permentan No. 64/Permentan/OT.140/9/2007, Permentan No. 02/Permentan.ot.140/1/2010, Permentan No.8 Tahun 2019, Perda No.2 Tahun 1987. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Golongan dan Jenis Retribusi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Wilayah Pemungutan, Pininjauan Tarif Retribusi, Pemungutan Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidik, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022. \n 22 halaman, 19 halaman lampiran dan 7 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 95).\n2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 116).\n3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 143).\n4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 153).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Pontianak. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Penggolongan retribusi sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
Pengaturan mengenai nama, objek, dan subjek retribusi untuk setiap jenis retribusi jasa usaha.
Penetapan tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta struktur tarif untuk setiap jenis retribusi jasa usaha.
Masa retribusi dan wilayah pemungutan.
Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, termasuk sanksi administratif jika tidak membayar tepat waktu.
Pengaturan mengenai keberatan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Insentif pemungutan bagi SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha.
Ketentuan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92,98,102,106],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Pontianak No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54628/perda-kota-pontianak-no-1-tahun-2017","9763a9b7-2628-4b84-ac8e-f7f2932d7a9b",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kota Pontianak No. 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/20963/perda-kota-pontianak-no-15-tahun-2015","ff76d161-e492-4370-bff4-39bcfb408556",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERDA Kota Pontianak No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44783/perda-kota-pontianak-no-1-tahun-2013","0f74b165-d7eb-4557-a687-169068b0c598",{"_93":107,"_95":108},"Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","","revoked_by",[111],{"_93":112,"_95":113,"_36":114},"Perda Kota Pontianak No. 10 Tahun 2023 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PONTIANAKtidak berlaku","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311570/perda-kota-pontianak-no-10-tahun-2023","4597a29e-9924-46e4-b7b2-4b1134010fbc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PONTIANAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

PONTIANAK CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2022
CONCERNING
BUSINESS SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

\n\n \n \n

Considering:

that retribution is one source of original local revenue to finance the implementation of government and regional development and improve services to the community based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability by considering the potential of the region;
that Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning Business Service Retribution as amended several times, most recently by Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning the third Amendment to Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning Business Service Retribution is no longer in accordance with the times;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b115d3d0-6715-4824-9f01-47861bb64846","actionData","errors"]