Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

Juga dikenal sebagai: PP 1/2008 · PP No. 1 Tahun 2008 · PP Nomor 1 Tahun 2008

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:4 Februari 2008Tanggal Penetapan:4 Februari 2008
Investasi & Penanaman Modal

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaInvestasi Pemerintah
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku04 Februari 2008
Tanggal Penetapan04 Februari 2008
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk memperluas investasi pemerintah, khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi. Hal ini dilakukan dengan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan, Badan Investasi Pemerintah, dan lembaga terkait lainnya. Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk investasi Surat Berharga dan Investasi Langsung, yang meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Badan Investasi Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan investasi, dengan pengawasan oleh Dewan Pengawas dan Komite Investasi Pemerintah. Sumber dana investasi berasal dari APBN, keuntungan investasi terdahulu, dan sumber sah lainnya. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban pelaporan dan akuntabilitas bagi Badan Investasi Pemerintah.

1. Dalam hal Dewan Pengawas pada Badan Investasi Pemerintah berbentuk satuan kerja belum dibentuk, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah. 2. Investasi pemerintah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, kecuali yang telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersendiri, wajib diadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

(-)