Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Juga dikenal sebagai: PERPRES 19/2016 · PERPRES No. 19 Tahun 2016 · PERPRES Nomor 19 Tahun 2016

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:1 Maret 2016Tanggal Penetapan:29 Februari 2016
Pelayanan Kesehatan

Informasi

TipePeraturan Presiden (Perpres)
TemaPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku01 Maret 2016
Tanggal Penetapan29 Februari 2016
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup pendaftaran peserta, pembayaran iuran, dan pelayanan kesehatan yang dijamin. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dan membayar iuran, serta hak peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Peraturan ini juga menetapkan besaran iuran dan manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan kelas perawatan.

1. Kartu kepesertaan yang telah dimiliki oleh Peserta sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan Kartu Indonesia Sehat sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

1. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.