[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a83ee7b4-c2c4-4f08-a559-65fd9eb4a8b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2010","number","36","year","2010","published_date","2010-05-25","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 36, LL SETKAB : 8 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 ini bertujuan untuk menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan mendukung komitmen Indonesia dalam ASEAN Economic Community (AEC). Peraturan ini menetapkan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, termasuk ketentuan mengenai kepemilikan modal, lokasi usaha, dan izin khusus. Bidang usaha yang tertutup adalah yang dilarang untuk penanaman modal, sedangkan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dapat diusahakan dengan syarat tertentu. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan perusahaan, serta ketentuan mengenai penambahan modal melalui penerbitan saham.

","transitional_provisions","1. Ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan. 2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERPRES No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42133/perpres-no-77-tahun-2007","06dfef7c-1a61-4e33-9944-f8d14e92579a",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PERPRES No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42156/perpres-no-111-tahun-2007","d5c5b310-5e42-40af-8b8b-db942caae23b","revoked_by",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"PERPRES No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40388/perpres-no-39-tahun-2014","3678ebb9-6812-46ea-ad5c-90bdde56713f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 36 OF 2010
CONCERNING
LIST OF BUSINESS FIELDS THAT ARE CLOSED AND BUSINESS FIELDS THAT ARE
OPEN WITH REQUIREMENTS IN THE FIELD OF INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement Article 12 paragraph (4) and Article 13 paragraph (1)\nLaw Number 25 of 2007 concerning Investment\nPresidential Regulation Number 77 of 2007 has been established regarding\nList of Business Fields that are Closed and Business Fields that are Open\nWith Requirements in the Field of Investment as it has been\namended by Presidential Regulation Number 111 of 2007;
that to further increase investment activities in\nIndonesia and in the context of implementing Indonesia's commitment in\nrelation to the Association of Southeast Asian_Nations/ASEAN\nEconomic Community (AEC), it is deemed necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a83ee7b4-c2c4-4f08-a559-65fd9eb4a8b1","actionData","errors"]