[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_24":25,"_26":27},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_28":29,"_30":31},"regulationId","7844ee17-60b7-4bb7-87d9-0c790f388223","regulationData",{"_32":29,"_33":34,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":44,"_46":47,"_48":49,"_54":55,"_56":57,"_61":62,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":93,"_112":-5,"_113":-5,"_114":115},"title","Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional","short_title","Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004","number","40","year","2004","published_date","2004-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":47,"_50":51,"_52":53},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":55,"_50":58,"_59":60},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[63,66],{"_6":64,"_50":65,"_52":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Kesehatan",{"_6":67,"_50":68,"_52":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Ketenagakerjaan","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Jaminan Sosial Nasional","subject_matter","1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN\r\n3. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL\r\n4. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL\r\n5. KEPESERTAAN DAN IURAN\r\n6. PROGRAM JAMINAN SOSIAL\r\n7. PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL\r\n8. KETENTUAN PERALIHAN\r\n9. KETENTUAN PENUTUP","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem-jaminan-sosial-nasional
2004
Undang-undang (UU) NO. 40, LN. 2004/ No. 150, TLN NO. 4456, LL SETNEG : 24 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Sistem Jaminan Sosial Nasional
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;\r\nbahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN\r\n3. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL\r\n4. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL\r\n5. KEPESERTAAN DAN IURAN\r\n6. PROGRAM JAMINAN SOSIAL\r\n7. PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL\r\n8. KETENTUAN PERALIHAN\r\n9. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. \n - \n Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.\r\nTata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.\r\nPentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.\r\n Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.\r\nJenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.\r\nBesarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.\r\nTambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.\r\nTata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.\r\n \n 45 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).","scope_and_parties","","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk menjamin setiap orang mendapatkan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya. Sistem Jaminan Sosial Nasional dikembangkan untuk memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdiri dari JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES. Dewan Jaminan Sosial Nasional dibentuk untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kepesertaan bersifat wajib dan meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Iuran ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau nominal tertentu, dengan bantuan iuran bagi fakir miskin dibayar oleh Pemerintah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang ini. 2. Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.","sanctions","(-)","revoked_by","partially_revoked_by","revokes","amended_by",[94,100,104,108],{"_95":96,"_97":98,"_32":99},"text","UU No. 6 Tahun 2023tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_95":101,"_97":102,"_32":103},"UU No. 4 Tahun 2023tentangPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023","4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2",{"_95":105,"_97":106,"_32":107},"PERPU No. 2 Tahun 2022tentangCipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_95":109,"_97":110,"_32":111},"UU No. 11 Tahun 2020tentangCipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","amends","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2004
ON
NATIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","https://storage.googleapis.com/legalx-id/regulations/7844ee17-60b7-4bb7-87d9-0c790f388223/UU%20Nomor%2040%20Tahun%202004.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=GOOGX3DHGFVRXSL6RUADU76S%2F20260520%2Fasia-southeast2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260520T035358Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c4666b0d44922a2667371b6f725122b6106b3486bfdb45ab902cdbb772fe3101","actionData","errors"]