Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor

Juga dikenal sebagai: PP 42/1997 · PP No. 42 Tahun 1997 · PP Nomor 42 Tahun 1997

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:1 November 1997
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku01 November 1997
Tanggal Penetapan-
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk memberdayakan penggunaan hasil produksi dalam negeri dan meningkatkan mutu produk lokal. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk memperlancar arus peredaran barang dan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan memberikan peluang lebih besar kepada Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam negeri.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur bahwa Perusahaan Penanaman Modal Asing dapat menjual barang hasil produksinya sebagai distributor atau pedagang besar di seluruh Indonesia. Mulai 1 Januari 2003, perusahaan tersebut juga dapat menjual langsung kepada konsumen akhir. Peraturan ini menambah ketentuan baru yang memungkinkan pencabutan izin usaha jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perdagangan yang diatur.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan perdagangan dapat berakibat pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.