Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

Juga dikenal sebagai: Peraturan BKPM 10/2018 · Peraturan BKPM No. 10 Tahun 2018 · Peraturan BKPM Nomor 10 Tahun 2018

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:31 Desember 2018Tanggal Penetapan:28 Desember 2018
Struktur Organisasi Pemerintah

Informasi

TipePeraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
TemaPerubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
LokasiBadan Koordinasi Penanaman Modal
Tanggal Berlaku31 Desember 2018
Tanggal Penetapan28 Desember 2018
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini merupakan perubahan keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta untuk melaksanakan tugas sebagai Lembaga Online Single Submission (OSS) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perubahan organisasi dan tata kerja meliputi perubahan pada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, yang terdiri atas:

  1. Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha;
  2. Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha;
  3. Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha; dan
  4. Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha.

Peraturan ini juga mengubah tugas dan fungsi dari direktorat dan subdirektorat di bawah Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, termasuk Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha, Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha, Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha, dan Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS.

(-)

(-)