Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Juga dikenal sebagai: Permentan 15/2020 · Permentan No. 15 Tahun 2020 · Permentan Nomor 15 Tahun 2020

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:20 Mei 2020Tanggal Penetapan:8 Mei 2020
Ketahanan Pangan & Pertanian

Informasi

TipePeraturan Menteri Pertanian
TemaPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
LokasiKementerian Pertanian
Tanggal Berlaku20 Mei 2020
Tanggal Penetapan08 Mei 2020
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peremajaan kelapa sawit dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dapat berjalan lebih efektif.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembentukan dan peran surveyor dalam proses peremajaan, serta memperjelas fungsi pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi oleh Menteri dan BPDPKS. Selain itu, peraturan ini menetapkan syarat pengajuan peremajaan, termasuk legalitas lahan dan keanggotaan kelompok tani. Perubahan juga mencakup penghapusan ketentuan tertentu dan penambahan pasal baru untuk memperjelas proses verifikasi dan pengusulan peremajaan oleh surveyor.

(-)

(-)