Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia

Juga dikenal sebagai: Permenkumham 11/2022 · Permenkumham No. 11 Tahun 2022 · Permenkumham Nomor 11 Tahun 2022

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:9 Juni 2022Tanggal Penetapan:31 Mei 2022
Perizinan & Pelayanan PublikTata Kelola Administrasi PublikReformasi Birokrasi Pemerintah

Informasi

TipePeraturan Menteri Hukum dan HAM
TemaPembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
LokasiKementerian Hukum dan HAM
Tanggal Berlaku09 Juni 2022
Tanggal Penetapan31 Mei 2022
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020.

Peraturan ini bertujuan untuk menata ulang ketentuan mengenai pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dilakukan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian untuk membangun Zona Integritas dan bagi Tim Penilai Internal untuk melakukan evaluasi. Pembangunan dan evaluasi ini meliputi pendahuluan, pembangunan Zona Integritas, evaluasi oleh Tim Penilai Internal, penguatan, pembinaan, dan pengawasan. Peraturan ini juga mencakup pembentukan tim kerja, penyusunan rencana kerja, dan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan kualitas pembangunan Zona Integritas. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(-)

(-)