[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2b39554-3d16-41f5-b74f-583d76cb8ffc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2025","number","14","year","2025","published_date","2025-05-02","effective_date","2025-05-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Zona Integritas - Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani - Kementerian Hukum
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 14, BN 2025 (307): 6 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum
ABSTRAK:	\n \n Terdapat perubahan nomenklatur Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia perlu diganti. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 155 Tahun 2024; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021; Permenkum No. 1 Tahun 2024; dan Permenkum No. 2 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum. Pelaksanaan pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum mengacu pada pedoman pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 567), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 567).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi ZI serta adanya perubahan nomenklatur Kementerian Hukum.

Pembangunan dan evaluasi ZI dilakukan oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Tim Penilai Internal (TPI), dan Tim Penilai Mandiri (TPM). Proses ini mengacu pada pedoman pembangunan dan evaluasi ZI yang ditetapkan oleh Menteri.

Satuan Kerja melaksanakan pembangunan ZI dengan mengunggah data dukung melalui Aplikasi E-RB. TPI melakukan evaluasi berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian melalui aplikasi tersebut, dan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri. TPM melakukan evaluasi secara mandiri dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri sebagai bahan rekomendasi. Menteri kemudian menetapkan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Tim Penilai Nasional (TPN). Berdasarkan hasil dari TPN, Menteri menetapkan Satuan Kerja yang berpredikat WBK.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permenkumham No. 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225562/permenkumham-no-11-tahun-2022","36783a73-b619-4aab-bd5f-63c7e3b43cf0","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2025
CONCERNING
DEVELOPMENT AND EVALUATION OF INTEGRITY ZONES TOWARDS AREAS
FREE FROM CORRUPTION AND AREAS OF CLEAN AND SERVING BUREAUCRACY
WITHIN THE MINISTRY OF LAW

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to optimize the implementation of the development and evaluation of integrity zones towards areas free from corruption and areas of clean and serving bureaucracy within the Ministry of Law, guidelines are needed regarding the development and evaluation of integrity zones towards areas free from corruption and areas of clean and serving bureaucracy within the Ministry of Law;
that there is a change in the nomenclature of the Ministry of Law based on Presidential Regulation Number 155 of 2024 concerning the Ministry of Law so that Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2b39554-3d16-41f5-b74f-583d76cb8ffc","actionData","errors"]