Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Juga dikenal sebagai: PP 37/2006 · PP No. 37 Tahun 2006 · PP Nomor 37 Tahun 2006

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:14 November 2006Tanggal Penetapan:14 November 2006
Kompensasi & Tunjangan PejabatOtonomi & Pemerintahan Daerah

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku14 November 2006
Tanggal Penetapan14 November 2006
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, guna mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan penyesuaian penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan ini meliputi pemberian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk menampung dan menjaring aspirasi masyarakat, sedangkan dana operasional diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Besaran tunjangan dan dana operasional disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penghasilan, penerimaan lain, dan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(-)

(-)