Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1963

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 42) Tentang Pos Internasional yang Telah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 36)

Juga dikenal sebagai: PP 24/1963 · PP No. 24 Tahun 1963 · PP Nomor 24 Tahun 1963

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:1 Juni 1963Tanggal Penetapan:25 Mei 1963
Perizinan & Pelayanan Publik

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPerubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 42) Tentang Pos Internasional yang Telah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 36)
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku01 Juni 1963
Tanggal Penetapan25 Mei 1963
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 36).

Latar Belakang dan Tujuan
Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan tarif pos internasional dengan kenaikan biaya umum yang mempengaruhi pembiayaan dalam bidang pengangkutan, pemeliharaan, dan perlengkapan. Tujuannya adalah untuk mengatasi peningkatan beban eksploitasi Dinas Pos.

Ketentuan Substansial
Peraturan ini mengubah tarif pos internasional yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1960. Perubahan tarif meliputi penyesuaian nilai sen untuk berbagai kategori layanan pos internasional, seperti dari "300 sen" menjadi "1200 sen" dan "175 sen" menjadi "750 sen". Peraturan ini tidak mencakup pembentukan otoritas baru atau perubahan kewenangan antar lembaga pemerintah.

(-)

(-)