Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015, yang mengatur tentang tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation). Tujuannya adalah untuk menetapkan tarif yang berlaku bagi angkutan barang dalam bentuk dry container, reefer container, dan general cargo. Tarif ini sudah termasuk biaya pelayanan bongkar muat dan iuran asuransi, namun tidak termasuk asuransi tambahan dan pungutan pelabuhan. Perusahaan angkutan laut yang melayani trayek yang belum ditetapkan tarifnya dalam lampiran peraturan ini wajib mengajukan usulan tarif kepada Menteri Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan peraturan ini.