[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","02aa1ac1-a28b-409e-8f70-e71ea17dcef5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2025","number","39","year","2025","published_date","2025-12-19","effective_date","2025-12-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban pembayaran dan penagihan SABD, permohonan keberatan, pengembalian pembayaran dan pengurusan piutang macet, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sanksi-administratif-sektorkeuangan
2025
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 39, BN.2025 (62/14 hlm)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya, serta untuk memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan sanksi administratif berupa denda sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan; \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban pembayaran dan penagihan SABD, permohonan keberatan, pengembalian pembayaran dan pengurusan piutang macet, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Angka 14 Peraturan Nomor XIV.B.2 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi;\r\nb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi\r\nAdministratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan\r\nc. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n7/POJK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan \r\nd. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas\r\nPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi\r\nAdministratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan\r\ne. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas\r\nPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan; dan \r\nf. Pasal 115 ayat (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan\r\nNomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan\r\nKonsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan\r\n \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Angka 14 Peraturan Nomor XIV.B.2 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi;\n2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522);\n3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);\n4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6273);\n5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);\ndan\n6. Pasal 115 ayat (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK).\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai tata cara penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda (SABD) di Sektor Jasa Keuangan. Ruang lingkupnya mencakup kewajiban pembayaran SABD, proses penagihan yang meliputi pemberian surat teguran, pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran, serta mekanisme pengajuan keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pengurusan piutang macet yang timbul dari SABD yang tidak tertagih.\n\nPeraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan serta Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengelolaan penerimaan sanksi administratif berupa denda sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak.","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2025 ini mengatur tata cara penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda (SABD) di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.\n\nKetentuan substantif dalam peraturan ini meliputi:\n1. **Kewajiban Pembayaran SABD**: Pihak yang dikenakan SABD wajib membayarnya kepada OJK melalui penyetoran ke rekening OJK atau cara lain yang ditetapkan. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah surat SABD atau tanggapan keberatan ditetapkan. Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 48% dari jumlah SABD.\n2. **Penagihan SABD**: Jika SABD tidak dilunasi, OJK akan memberikan surat teguran bertahap (pertama, kedua, ketiga) dengan jangka waktu masing-masing 30 hari. Jika tetap tidak dibayar, OJK akan menambahkan tautan informasi piutang dalam sistem layanan keuangan dan rekam jejak pelaku. Pihak yang terlambat membayar dapat dikenai sanksi administratif tambahan, seperti teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembatasan produk/layanan, pencabutan izin, perintah penggantian manajemen, hingga pencabutan izin usaha.\n3. **Permohonan Keberatan**: Pihak yang dikenakan SABD dapat mengajukan keberatan. Namun, sebelum mengajukan keberatan, wajib melunasi SABD terlebih dahulu. Jika keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran akan dikembalikan. Jika hasil keberatan menimbulkan kewajiban pembayaran tambahan, selisih kurang bayar harus dilunasi dalam 30 hari.\n4. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**: Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus disertai dokumen pendukung dan akan diproses dalam 10 hari kerja.\n5. **Pengurusan Piutang Macet**: SABD dikategorikan sebagai piutang macet jika tidak dilunasi dalam 1 tahun sejak jatuh tempo dan setelah upaya optimalisasi penagihan dilakukan. OJK dapat meminta penyelesaian piutang macet melalui Panitia Urusan Piutang Negara atau menyelesaikannya sendiri, termasuk melalui bantuan pihak ketiga atau gugatan pengadilan. OJK berwenang melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet.","transitional_provisions","1. SABD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, penagihan SABD dan keberatan atas SABD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.","sanctions","1. Pelaku usaha yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran SABD dapat dikenai sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.\n2. Sanksi administratif tambahan meliputi teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembatalan hasil kemampuan dan kepatutan, pembatasan produk/layanan/kegiatan usaha, pencabutan izin produk/layanan, perintah penggantian manajemen, pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela, pembatalan persetujuan/pendaftaran/pengesahan, larangan menjadi pemegang saham pengendali/direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah/pengelola, larangan menerbitkan produk/melaksanakan aktivitas baru, pembekuan produk/layanan/kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan izin orang perseorangan.","revokes",[95,101,105],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan OJK No. 36/POJK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143052/peraturan-ojk-no-36pojk022020-tahun-2020","7b848c42-c33f-4a96-b830-94bcdb2a2a5c",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128865/peraturan-ojk-no-7pojk042015-tahun-2015","b61374ea-b118-42f1-b21f-dfdec811ae66",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129949/peraturan-ojk-no-4pojk042014-tahun-2014","059c7028-d7b9-4f06-befb-519b6b6cddf6","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 39 OF 2025

CONCERNING

PROCEDURES FOR THE COLLECTION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE FORM OF FINES IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 31 paragraph (5) of Government Regulation Number 41 of 2024 concerning the Work Plan and Budget of the Financial Services Authority and Levies in the Financial Services Sector and Article 16 paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2025 concerning Procedures for the Implementation of Levies in the Financial Services Sector and Other Revenues, as well as to strengthen the authority of the Financial Services Authority in managing the collection of administrative sanctions in the form of fines as part of non-tax state revenue originating from other revenues, it is necessary to stipulate a Financial Services Authority Regulation concerning Procedures for the Collection of Administrative Sanctions in the Form of Fines in the Financial Services Sector;

In view of :

Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Government Regulation Number 41 of 2024 concerning the Work Plan and Budget of the Financial Services Authority and Levies in the Financial Services Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 210, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6993);
Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2025 concerning Procedures for the Implementation of Levies in the Financial Services Sector and Other Revenues (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 6/OJK, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 136/OJK);

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=02aa1ac1-a28b-409e-8f70-e71ea17dcef5","actionData","errors"]