Kewajiban Baru Keselamatan Tambang dalam Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor B-3288/MB.07/DBT.KP/2026

Pendahuluan 

Pada 1 April 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor B-3288/MB.07/DBT.KP/2026 tentang Pembelajaran Kasus Kecelakaan Tambang Triwulan I Tahun 2026 dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan dalam Upaya Peningkatan Kinerja Keselamatan Pertambangan ("Surat B-3288/2026"), yang mulai berlaku pada tanggal tersebut. Surat ini mengevaluasi pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan memberikan panduan pembelajaran dari rentetan kasus kecelakaan tambang yang berakibat fatal selama Triwulan I Tahun 2026.

Pemerintah menemukan berbagai kelemahan berulang yang memicu kecelakaan berakibat mati di area pertambangan. Evaluasi ini menyoroti kegagalan perusahaan dalam mengendalikan risiko kritis, mengawasi operasional, mengelola perusahaan jasa pertambangan, mematuhi desain dan prosedur kerja aman, serta sistem tanggap darurat medis. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk segera membenahi sistem perlindungan agar korban jiwa tidak kembali berjatuhan di area pertambangan.

 

Ketentuan Penting

Pembelajaran Teknis Berdasarkan Tipe Kecelakaan 

Angka 2 Surat B-3288/2026 mengklasifikasikan kecelakaan tambang menjadi beberapa jenis kejadian fatal yang wajib diantisipasi oleh perusahaan. Perusahaan wajib memperbaiki standar keselamatan yang memicu insiden, antara lain:

1. Kecelakaan interaksi antar unit akibat perusahaan tidak memfasilitasi komunikasi operasional yang baik dan membiarkan kondisi jalan tambang tidak memadai;
2. Longsor di tambang terbuka akibat perusahaan mengabaikan ketidakstabilan geoteknik dan melanggar desain lereng;
3. Insiden bahaya biologi, seperti sengatan lebah, akibat perusahaan belum memasukkan mitigasi risiko tersebut ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Pekerja tenggelam akibat perusahaan menyediakan sistem drainase yang buruk dan tidak mendisiplinkan penggunaan jaket pelampung;
5. Kecelakaan tersengat listrik akibat pekerja tidak menerapkan prosedur lock out tag out (LOTO) dan bekerja tanpa izin kerja atau pengawasan; serta
6. Korban meninggal pasca-penanganan medis yang menunjukkan perlunya perusahaan untuk menguatkan sistem tanggap darurat, kualitas penanganan awal, fasilitas medis, dan kejelasan sistem rujukan.

Profil Korban dan Faktor Dominan Kecelakaan

Menurut Angka 3 Surat B-3288/2026, pemerintah menyoroti profil korban dan faktor utama penyebab kecelakaan yang menuntut perusahaan untuk mengambil tindakan evaluasi segera. Pemerintah mencatat bahwa sekitar 92% korban tewas berasal dari pihak eksternal, yakni perusahaan kontraktor atau subkontraktor. Selain itu, pemerintah juga menemukan bahwa sekitar 39% korban merupakan pekerja baru yang memiliki masa kerja 0 hingga 2 tahun. Data ini membuktikan bahwa perusahaan kurang mengawasi pekerja baru dan gagal menanamkan kedisiplinan pekerja terhadap prosedur. Oleh karena itu, perusahaan harus memperketat sistem pembinaan, mengadakan pendampingan kerja, dan memverifikasi kompetensi pekerja di lapangan.

Kewajiban Direksi Perusahaan Pertambangan 

Menurut Angka 5 Surat B-3288/2026, jajaran Direksi perusahaan pertambangan diminta untuk turun tangan langsung dan bertanggung jawab atas efektivitas pengelolaan Keselamatan Pertambangan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan inspeksi langsung (management walkthrough) ke area-area operasi yang menjadi perhatian;
2. Mengevaluasi kinerja perusahaan jasa pertambangan untuk memastikan mereka memenuhi semua prasyarat keselamatan kerja pertambangan;
3. Menguji dan meningkatkan sistem tanggap darurat serta penanganan medis pasca-kejadian, termasuk melibatkan pihak rumah sakit rujukan dalam simulasi keadaan darurat operasional;
4. Menindaklanjuti seluruh temuan inspeksi dan audit keselamatan, baik yang dilakukan secara internal maupun temuan dari Inspektur Tambang;
5. Memberikan wewenang yang efektif sekaligus menggelontorkan dukungan sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan peralatan yang memadai kepada Kepala Teknik Tambang (KTT);
6. Bagian K3 dan Keselamatan Operasional harus berperan aktif sebagai fungsi assurance dan advisori risiko untuk memberikan peringatan dini terhadap bahaya;
7. Memperkuat sistem verifikasi kompetensi, pendampingan kerja, dan pengawasan berlapis bagi pekerja baru serta pekerja kontraktor; serta
8. Memastikan seluruh kegiatan operasional terlaksana sesuai dengan desain, kajian teknis, dan rekomendasi rekayasa yang telah disahkan.

Penutup 

Surat B-3288/2026 merespons rentetan kecelakaan tambang fatal di Triwulan I 2026 yang dipicu oleh lemahnya pengendalian risiko, pengawasan, dan sistem tanggap darurat medis. Mengingat tingginya persentase korban jiwa dari pihak kontraktor (92%) dan pekerja baru (39%), perusahaan wajib membenahi standar keselamatan terhadap berbagai bahaya operasional. Oleh karena itu, jajaran Direksi dapat turun tangan langsung dan memegang tanggung jawab melalui pelaksanaan inspeksi lapangan, penyediaan dukungan sumber daya yang memadai bagi Kepala Teknik Tambang (KTT), evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan jasa pertambangan, serta pengetatan pengawasan guna memastikan seluruh kegiatan operasional selaras dengan desain dan prosedur kerja aman demi mencegah jatuhnya korban jiwa di masa mendatang.