[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faef1ed7-18a8-45e2-a029-dea877b21163","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-02-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - Pajak dan Retribusi Daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 63
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16\r\nTahun 2021, maka perlu menetapkan PERDA \n Dasar Hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Th. 2001; UU No. 28 Th. 2002 stdd UU No. 11 Th. 2020; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014; UU No. 11 Th. 2021; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 10 Th. 2021; PP No. 16 Th. 2021 \n PERDA ini mengatur mengenai nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapkan besaran tarif; struktur dan besaran tarif; pemungutan retribusi; kedaluwarsa penagihan; pemeriksaan; insentif pemungutan; penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023. \n PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Bab III tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 29) \n 26 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Bab III tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 29).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tanjungpinang. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 terkait pajak daerah dan retribusi daerah serta bangunan gedung.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah melalui retribusi PBG. Objek retribusi meliputi penerbitan PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, dan Prasarana Bangunan Gedung. Retribusi dikenakan pada setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG, SLF, dan prasarana bangunan gedung.

Peraturan ini mengklasifikasikan Retribusi PBG sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG, SLF, dan prasarana bangunan gedung.

Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. Formula perhitungan tarif retribusi mencakup luas total lantai, indeks lokalitas, standar harga satuan tertinggi, indeks terintegrasi, dan indeks bangunan gedung terbangun. Tarif retribusi dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD diterbitkan. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atas SKRD. Wali Kota juga dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi PBG dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

","transitional_provisions","","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[96,102,106],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106872/perda-kota-tanjungpinang-no-5-tahun-2018","8f0f4d18-d1d6-44c8-b96e-cf2100afc091",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"PERDA Kota Tanjungpinang No. 9 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173634/perda-kota-tanjungpinang-no-9-tahun-2014","c983a25a-8a81-477d-a9d6-b7cafb01435c",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"PERDA Kota Tanjungpinang No. 7 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTUBab III tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173515/perda-kota-tanjungpinang-no-7-tahun-2012","f2a18077-fab2-4cf8-96b7-ff3da987bcd8","revoked_by",[112],{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"Perda Kota Tanjungpinang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku","https://peraturan.bpk.go.id/Details/302759/perda-kota-tanjungpinang-no-1-tahun-2024","749cfc25-148e-4fb8-a820-6464a636bb39","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TANJUNGPINANG
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANJUNGPINANG CITY
NUMBER 1 OF 2023
CONCERNING
BUILDING APPROVAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGPINANG,

Considering:	that to implement Government Regulation Number 10 of 2021 concerning Regional Taxes and Regional Retributions in order to support Ease of Doing Business and Regional Services and Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Building Approval Retribution;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 5 of 2001 concerning the Establishment of Tanjungpinang City (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 85, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4112); Law Number 28 of 2002

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faef1ed7-18a8-45e2-a029-dea877b21163","actionData","errors"]