[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2a18077-fab2-4cf8-96b7-ff3da987bcd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-04-03","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, titik beratnya berada pada kabupaten/kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu ditunjang oleh sumber pembiayaan yang sah, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah berupa Retribusi Perizinan Tetentu dan a dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kembali mengenai\r\npengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan\r\npenyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Perizinan Tertentu \n UUD 1945 pasal 18 ayat 6; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 \n Menetapkan peraturan yang mengatur perizinan tertentu \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2012. \n 55 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Sarang Burung Layang-layang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 3 Seri C Nomor 1);\n2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 2);\n3. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor 4);\n4. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2006 Nomor 7 Seri C Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Tanjungpinang. Latar belakangnya adalah pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, yang memerlukan sumber pembiayaan sah dari pendapatan asli daerah, serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB).
Retribusi Izin Gangguan (HO).
Retribusi Izin Trayek.
Retribusi Izin Usaha Perikanan.

\n\n

Retribusi IMB: Mengatur objek retribusi, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, indeks penghitungan, harga satuan retribusi, dan pendapatan retribusi.

\n\n

Retribusi ITPMB: Mengatur objek retribusi, subjek retribusi, ketentuan kepengurusan minuman beralkohol (golongan, wilayah penanaman modal, tata cara perizinan, pengawasan, dan pengendalian), cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, dan struktur tarif retribusi.

\n\n

Retribusi Izin Gangguan: Mengatur objek retribusi, subjek retribusi, izin gangguan, tata cara permohonan dan pemberian izin, pendaftaran dan pendataan, prinsip penetapan tarif, dan struktur tarif retribusi.

\n\n

Retribusi Izin Trayek: Mengatur objek retribusi, subjek retribusi, izin trayek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, masa retribusi, prinsip penetapan tarif, dan struktur tarif retribusi.

\n\n

Retribusi Izin Usaha Perikanan: Mengatur objek retribusi, subjek retribusi, perizinan, jangka waktu berlakunya izin, kewajiban dan larangan, pencabutan izin, jalur penangkapan ikan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, masa retribusi, prinsip penetapan tarif, dan struktur tarif retribusi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, masa retribusi, retribusi terutang, penetapan retribusi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, penyelesaian keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, insentif pemungutan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kota Tanjungpinang No. 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan GedungBab III tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/271209/perda-kota-tanjungpinang-no-1-tahun-2023","faef1ed7-18a8-45e2-a029-dea877b21163","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANJUNGPINANG CITY
REGIONAL REGULATION OF TANJUNGPINANG CITY
NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING
CERTAIN LICENSING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGPINANG,

Considering:

that in the context of implementing the broadest possible Regional Autonomy, with the emphasis on regencies/cities, granting authority to regions to manage their own affairs, it needs to be supported by legitimate sources of financing, one of which comes from local own-source revenue in the form of Certain Licensing Retribution;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which regulates the management of regional taxes and regional retribution, it is necessary to adjust and re-regulate Certain Licensing Retribution;
that the determination of regional retribution policies, in their implementation, must be based on the principles of democracy, equity and justice,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2a18077-fab2-4cf8-96b7-ff3da987bcd8","actionData","errors"]