For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK .07/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK .07/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

Also known as: PMK 102/PMK .07/2015 · PMK No. 102/PMK .07/2015

Status:
Inactive
Effective Date:26 Mei 2015Publication Date:25 Mei 2015
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
LocationKementerian Keuangan
Effective Date26 Mei 2015
Publication Date25 Mei 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak rokok. Perubahan ini dilakukan dengan mengatur kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013. Ketentuan substansial yang diatur meliputi definisi pajak rokok, prosedur pembayaran pajak rokok bersamaan dengan cukai rokok, dan penetapan proporsi serta estimasi penerimaan pajak rokok untuk setiap provinsi. Selain itu, peraturan ini mengatur penyaluran bagi hasil pajak rokok dari provinsi ke kabupaten/kota, serta penggunaan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Peraturan ini juga menetapkan bahwa penerimaan pajak rokok harus dialokasikan paling sedikit 50% untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

(-)

(-)