For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Also known as: Perka BSN 1/2014 · Perka BSN No. 1 Tahun 2014 · Perka BSN Nomor 1 Tahun 2014

Status:
Inactive
Effective Date:2 Januari 2014Publication Date:2 Januari 2014
Kompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypePeraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
ThemeTata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
LocationBadan Standardisasi Nasional
Effective Date02 Januari 2014
Publication Date02 Januari 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional 2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2013

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013. Peraturan ini menetapkan ketentuan hari dan jam kerja, serta pencatatan kehadiran pegawai. Pegawai diwajibkan untuk mengisi daftar hadir elektronik dan dapat melakukan klarifikasi jika terjadi kesalahan data. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kehadiran dan kinerja pegawai, dengan ketentuan pemotongan jika terjadi pelanggaran jam kerja. Besarnya tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan kelas jabatan dan capaian kinerja bulanan. Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja dibebankan kepada anggaran negara.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja dikenakan pemotongan tunjangan kinerja. 2. Pemotongan tunjangan kinerja dilakukan secara kumulatif hingga 100% per bulan. 3. Pemotongan dilakukan untuk ketidakhadiran tanpa keterangan, keterlambatan, dan pelanggaran lainnya.