[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0a6f5f3-95a7-40cb-b029-9ddb90a52bff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1980","number","41","year","1980","published_date","1980-12-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1980
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 41, LN. 1980/ No. 67 , TLN No. 3181, LL Bphn : 77 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1980. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tugas lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), dan panitia di tingkat daerah. Selain itu, peraturan ini mengatur proses pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Peraturan ini juga memberikan ketentuan khusus untuk pelaksanaan pemilu di Provinsi Irian Jaya dan Timor Timur, serta menetapkan persyaratan bagi anggota organisasi penyelenggara pemilu. Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus mematuhi pedoman Pancasila dan menjaga persatuan bangsa.

","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah hari pemungutan suara, PPI termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAKPUS dibubarkan dengan Keputusan Presiden.\n2. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPD I termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAK I dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.\n3. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPD II termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAK II dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.\n4. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah hari pemungutan suara, PPS termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAKCAM dibubarkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.\n5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah daftar pemilih disahkan, PANTARLIH dibubarkan dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67369/pp-no-27-tahun-1977","51943b03-ecc9-44d0-b988-88b4eb4de534",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67399/pp-no-1-tahun-1976","7489dac1-ae59-4caa-b218-6ff9d9d0e1a8","revoked_by",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64651/pp-no-35-tahun-1985","5fc13427-7502-469c-9503-0fa0be968aec","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (PP)
NUMBER 41 OF 1980
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF THE GENERAL ELECTION LAW

President of the Republic of Indonesia,

Considering:

that Law Number 15 of 1969 concerning General Elections for Members of Deliberative/Representative Bodies has been amended for the first time by Law Number 4 of 1975 and amended again for the second time by Law Number 2 of 1980;
that in connection with this, Government Regulation Number 1 of 1976 concerning the Implementation of Law Number 15 of 1969 concerning General Elections for Members of Deliberative/Representative Bodies as amended by Law Number 4 of 1975 and Government Regulation Number 27 of 1977 concerning Amendments to Government Regulation Number 1 of 1976, are no longer appropriate as regulations implementing the General Election Law;
that with regard to certain matters in the implementation of General Elections in the Province

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0a6f5f3-95a7-40cb-b029-9ddb90a52bff","actionData","errors"]