For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya

Also known as: Permen PANRB 14/2016 · Permen PANRB No. 14 Tahun 2016 · Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2016

Status:
Inactive
Effective Date:30 Agustus 2016Publication Date:15 Agustus 2016
Aparatur Sipil NegaraSistem Pendidikan NasionalProfesi & Sertifikasi Keahlian

Information

TypePeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
LocationKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Effective Date30 Agustus 2016
Publication Date15 Agustus 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Partially Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dengan perkembangan terkini. Perubahan ini mencakup penyesuaian dalam struktur dan persyaratan Tim Penilai Angka Kredit, termasuk pengecualian bagi beberapa posisi dari persyaratan pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, peraturan ini menetapkan ketentuan baru mengenai pembebasan sementara dan pelaksanaan ketentuan tertentu yang mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan. Peraturan ini juga mengatur rincian kegiatan pengawasan dan pengembangan profesi yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah.

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) mulai berlaku bulan Desember 2017. 2. Tim penilai yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap memiliki kewenangan sebagai tim penilai. 3. Ketentuan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. 4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf g mulai dilaksanakan bulan 1 Juli 2017.

(-)