[{"_1":2,"_160":-5,"_161":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6a9a0b3-ce1d-4aae-9636-2839a29e7548","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_156":157,"_158":159},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_115":116,"_117":118,"_125":126,"_143":144,"_145":146,"_147":148,"_149":150,"_151":152,"_153":-5,"_154":155},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021","number","9","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlakuan - Perpajakan - Mendukung - Kemudahan - Berusaha
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 9, LN.2021/No.19, TLN No.6621, peraturan.go.id : 47 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 7 Tahun 1983; UU Nomor 8 Tahun 1983; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 16 Tahun 2009; PP Nomor 94 Tahun 2010; PP Nomor 74 Tahun 2011; dan PP Nomor 1 Tahun 2012. \n PP ini mengatur mengenai perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha yang meliputi bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Beberapa penyesuaian peraturan yang diatur dalam PP ini yaitu: 1) PP Nomor 94 Tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Penghasilan; 2) PP Nomor 1 Tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai; dan 3) PP Nomor 74 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n Penjelasan 37 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini merupakan Peraturan Baru yang menetapkan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dan tidak mencabut atau mengubah peraturan sebelumnya.

","scope_and_parties","policy_content","

1. Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan

Dalam peraturan ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan:

Wajib Pajak luar negeri yang menerima penghasilan berupa bunga obligasi harus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sesuai tarif yang ditetapkan.
Pengusaha Kena Pajak harus membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Pajak Kena Pajak.
Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan harus memenuhi ketentuan penyampaian yang diatur lebih lanjut dalam peraturan.

2. Penambahan Dalam Peraturan Ini

Peraturan ini memperkenalkan beberapa ketentuan baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam peraturan yang berlaku:

Pengenalan tarif pemotongan Pajak Penghasilan untuk penghasilan bunga obligasi yang dapat diturunkan.
Ketentuan pengecualian pajak untuk dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri.
Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik.

3. Penghapusan Dalam Peraturan Ini

Beberapa ketentuan lamanya dihapus atau disederhanakan dalam peraturan ini:

Penghapusan ketentuan Pasal yang tidak relevan lagi dalam perkembangan perpajakan saat ini.
Penghapusan ayat-ayat dalam Pasal yang dianggap tidak diperlukan dalam konteks kebijakan perpajakan modern.
Hilangnya sanksi administratif untuk Wajib Pajak yang membuat Faktur Pajak tanpa identitas pembeli dalam batas waktu tertentu.

4. Perubahan Dalam Peraturan Ini

Sebagaimana terbaca di dalam isi peraturan, terdapat perubahan ketentuan yang signifikan:

Perubahan ketentuan mengenai penghitungan Pajak Penghasilan dan pelunasan pajak dalam tahun berjalan.
Perubahan terkait dengan ketentuan sanksi administratif pada Wajib Pajak.
Perubahan dalam ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak.

","transitional_provisions","

Ketentuan peralihan dalam peraturan ini mencakup :

Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan Bunga Obligasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku selama masa transisi 6 bulan.
Pengusaha Kena Pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli dalam Faktur Pajak tidak dikenakan sanksi administratif selama 30 hari setelah peraturan ini berlaku.
Pengaturan mengenai sanksi administratif yang berlaku sebelum tanggal tertentu tetap diakui dan diterapkan pada kasus-kasus yang relevan.

","sanctions","

Sanksi dalam peraturan ini terdiri dari:

Sanksi Administrasi: Diantaranya berupa denda dan penyitaan terhadap pajak yang kurang bayar serta sanksi administratif berupa bunga untuk keterlambatan pembayaran pajak.
Sanksi Pidana: Tindakan pidana bagi Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak berat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

","revokes",[],"revoked_by",[101,107,111],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022","22c3a073-c2bf-42e0-bf37-efff4236b5e4",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/232656/pp-no-44-tahun-2022","2bf526e9-837f-43df-8679-80ba2bd4cb58",{"_102":112,"_104":113,"_36":114},"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/232952/pp-no-50-tahun-2022","5afb02a6-423c-4f4b-a6d4-b996d87ee3c4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[119,121,123],{"_102":120,"_104":105,"_36":106},"PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak PenghasilanMencabut ketentuan Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010",{"_102":122,"_104":113,"_36":114},"PP No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban PerpajakanPasal 6 dan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 2021 dicabut dengan PP ini",{"_102":124,"_104":109,"_36":110},"PP No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang MewahPasal 5 PP Nomor 9 Tahun 2021","amends",[127,131,135,139],{"_102":128,"_104":129,"_36":130},"PP No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/110284/pp-no-45-tahun-2019","f19388db-8dac-45f2-a7e9-f26c7e2ac3f3",{"_102":132,"_104":133,"_36":134},"PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5213/pp-no-1-tahun-2012","9a4df769-a278-4eb7-953a-4de826dacf6a",{"_102":136,"_104":137,"_36":138},"PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5207/pp-no-74-tahun-2011","e95f7d50-23f7-45ed-9ec5-c6c34deba8f8",{"_102":140,"_104":141,"_36":142},"PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5119/pp-no-94-tahun-2010","ccfc7f40-b1d4-4508-9e1d-74e530aef181","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

No. 19, 2021

FINANCE. Tax Treatment. Supporting Ease of Doing Business.

(Explanation in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6621)

\n\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 9 OF 2021

CONCERNING

TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF DOING BUSINESS

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

: that to implement the provisions of Article 111 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business;

\n\n ","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6a9a0b3-ce1d-4aae-9636-2839a29e7548","actionData","errors"]

1. Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan

2. Penambahan Dalam Peraturan Ini

3. Penghapusan Dalam Peraturan Ini

4. Perubahan Dalam Peraturan Ini

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 9 OF 2021

CONCERNINGTAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF DOING BUSINESS

Considering:

CONCERNING

TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF DOING BUSINESS