Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Pasal 6 dan Pasal 9).

Peraturan ini mengatur beberapa kebijakan kunci dalam implementasi pajak, antara lain:

1. Persyaratan Melakukan Kegiatan: Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai ketentuan yang berlaku. Penduduk harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP.
2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dan dapat dilakukan dalam waktu satu bulan.
3. Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak: Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan, jika ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, dapat melanjutkan ke tahap penyidikan.

Perubahan dalam Peraturan:

• Penambahan: Integrasi data kependudukan dan pajak karbon.
• Penghapusan: Beberapa ketentuan dari PP Nomor 9 Tahun 2021 yang tidak relevan lagi.

Ketentuan peralihan dalam peraturan ini mencakup ketentuan bahwa:

• Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 29 Oktober 2021 akan mengikuti ketentuan baru mengenai penghitungan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku saat penerbitan.
• Keputusan dan ketentuan yang telah berlaku sebelum peraturan ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan baru.

Sanksi yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

• Sanksi Administrasi: Denda sebesar 30% hingga 60% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
• Sanksi Pidana: Tindakan pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan terbukti melakukan penghindaran pajak, yang dapat termasuk denda signifikan dan penjara.