[{"_1":2,"_142":-5,"_143":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e63fb746-9f44-48f8-b70a-2350614640e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_138":139,"_140":141},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":-5,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":-5,"_136":137},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-03-24","effective_date","2016-12-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69,72,75,78],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_55":79,"_56":80,"_58":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 8, LN.2016/No. 57, TLN No. 5864, LL SETNEG : 10 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perubahan ini mencakup penyesuaian dalam penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kinerja penyaluran dan penggunaan tahap sebelumnya. Selain itu, peraturan ini mengatur pengelolaan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Kas Desa (RKD) agar lebih fleksibel. Peraturan ini juga menetapkan sanksi administratif bagi bupati/walikota yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan, serta bagi Desa yang memiliki Sisa Dana Desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati/walikota yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan dikenai sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.\n2. Desa dengan Sisa Dana Desa lebih dari 30% dikenai sanksi administratif berupa penundaan atau pemotongan penyaluran Dana Desa.","revokes",[],"revoked_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/256399/pp-no-37-tahun-2023","f289da18-c312-4ba6-9764-c4c28fdfdf1c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[117,121],{"_106":118,"_108":119,"_36":120},"PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5586/pp-no-22-tahun-2015","d3f87295-9473-4563-bb3a-ecd3688cb18c",{"_106":122,"_108":123,"_36":124},"PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501/pp-no-60-tahun-2014","6dd73c3c-4a2a-4d5c-8521-373622142eda","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
SECOND AMENDMENT
TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 60 OF 2014
CONCERNING VILLAGE FUNDS SOURCED FROM
THE STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of the implementation of distribution, reporting, as well as monitoring and evaluation of Village Funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget, it is necessary to adjust and improve Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds Sourced from the State Revenue and Expenditure Budget as amended by Government Regulation Number 22 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds Sourced from the State Revenue and Expenditure Budget so that the management

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e63fb746-9f44-48f8-b70a-2350614640e9","actionData","errors"]