[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3f87295-9473-4563-bb3a-ecd3688cb18c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015","number","22","year","2015","published_date","2015-04-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 22, LN. 2015/No.88, TLN No. 5694, LL SETNEG : 9 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki pengalokasian Dana Desa agar lebih merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan Substansial: Perubahan ini mencakup penyesuaian pagu anggaran Dana Desa yang menjadi bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penyaluran Dana Desa dilakukan bertahap dan prioritas penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Desa. Sanksi administratif dikenakan jika terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa. 2. Jika pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, sanksi berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/256399/pp-no-37-tahun-2023","f289da18-c312-4ba6-9764-c4c28fdfdf1c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[113],{"_102":114,"_104":115,"_36":116},"PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501/pp-no-60-tahun-2014","6dd73c3c-4a2a-4d5c-8521-373622142eda","amended_by",[119],{"_102":120,"_104":121,"_36":122},"PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016","e63fb746-9f44-48f8-b70a-2350614640e9","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 60 OF 2014
CONCERNING VILLAGE FUNDS SOURCED FROM
THE STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in the context of implementing the Village Fund policy sourced from the State Revenue and Expenditure Budget as stipulated in Article 72 paragraph (1) letter b and paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget has been established;
that Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget in its implementation has not guaranteed the allocation of Village Funds more evenly and fairly in accordance with the state's financial capacity;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3f87295-9473-4563-bb3a-ecd3688cb18c","actionData","errors"]