[{"_1":2,"_144":-5,"_145":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2b2addd-1154-480a-8bd9-16e475f7cdbc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_140":141,"_142":143},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_103":104,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008","number","22","year","2008","published_date","2008-11-19","effective_date","2008-11-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja - Organisasi Dan Tata Kerja
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD 2008/No.21 Seri D
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka pembentukan, nomenklatur, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; \n UU No 11 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; Permendagri No 57 Tahun 2007; Permendagri No 64 Tahun 2007; Perda Prov Jabar No 3 Tahun 2005; Perda Prov Jabar No 10 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan tugas pokok, susunan organisasi, unit pelaksana badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2008. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2002 dicabut. \n 53 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D).\n2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk meninjau kembali pembentukan, nomenklatur, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi dari:

\n\n

Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari berbagai badan dan kantor seperti Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan lainnya.
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

\n\n

Peraturan ini juga menetapkan susunan organisasi masing-masing lembaga tersebut, termasuk struktur sekretariat, bidang, subbidang, seksi, dan subbagian yang ada di dalamnya. Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas, susunan organisasi, dan tata kerja masing-masing lembaga akan ditetapkan oleh Gubernur.

","transitional_provisions","Pejabat dan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat dan/atau berfungsinya Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Prov. Jawa Barat No. 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/221011/perda-prov-jawa-barat-no-6-tahun-2002","01531aec-43d3-4864-a852-52c4c662975c",{"_95":101,"_97":102},"Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000","","revoked_by",[105,109],{"_95":106,"_97":107,"_36":108},"Perda Prov. Jawa Barat No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121556/perda-prov-jawa-barat-no-10-tahun-2019","6bf170d8-3a27-4f3e-a3df-8b27244e97f9",{"_95":110,"_97":111,"_36":112},"PERDA Prov. Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175868/perda-prov-jawa-barat-no-6-tahun-2016","5f3582b0-39a9-4a23-957b-ac7391643ece","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[121,125],{"_95":122,"_97":123,"_36":124},"Perda Prov. Jawa Barat No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/200092/perda-prov-jawa-barat-no-3-tahun-2014","9ec8ac0d-c7fa-46d7-82cb-ab793b6fdca0",{"_95":126,"_97":127,"_36":128},"Perda Prov. Jawa Barat No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212890/perda-prov-jawa-barat-no-15-tahun-2011","521d3735-a918-4c2c-8ed0-0488ef82e4d9","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
ΝΟ. 21 2008 SERI. D

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 22 YEAR 2008

ABOUT
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE INSPECTORATE, REGIONAL
DEVELOPMENT PLANNING AGENCY, REGIONAL TECHNICAL
INSTITUTIONS AND
CIVIL SERVICE POLICE UNIT OF WEST JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, the Regional Government of Provinces, and the Regional Government of Regencies/Cities and Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus and Government Regulation Number 32 of 2004 concerning Guidelines for the Civil Service Police Unit, the formation, nomenclature, position, main duties, functions, organizational structure and work

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2b2addd-1154-480a-8bd9-16e475f7cdbc","actionData","errors"]