[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1334d98-7f90-4fe9-adb4-099b6083036d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah","short_title","Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1956","number","9","year","1956","published_date","1956-03-19","effective_date","1956-03-23","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1956
Undang-undang (UU) NO. 9, LL SETNEG : 6 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1956. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-undang ini bertujuan untuk membentuk Daerah Otonom Kota-Besar di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, yaitu Bukittinggi, Padang, dan Jambi. Pembentukan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperlancar pemerintahan daerah otonom sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Kota-Besar ini memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-Besar terdiri dari 15 anggota, dan Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 hingga 5 anggota. Pemerintah Kota-Besar bertanggung jawab atas berbagai urusan seperti pekerjaan umum, kesehatan, dan perindustrian kecil, yang diserahkan oleh Propinsi Sumatera Tengah. Selain itu, Kota-Besar juga dapat mengatur urusan agraria, perburuhan, dan pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah. Peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi harus disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

","transitional_provisions","1. Semua pegawai Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota-Bukittinggi, Padang dan Jambi, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi pegawai dari Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Jambi.\n2. Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan, utang-piutang yang ada dari Kota-kota Bukittinggi, Padang dan Jambi pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi milik dan tanggungan Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Jambi.\n3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Jambi yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini untuk sementara waktu menjalankan segala hak, wewenang tugas dan kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang ini sampai dibentuk. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-Besar menurut peraturan pemilihan yang sah.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95,101,105],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/295197/uu-no-40-tahun-2024","f85c803f-a9ad-4dc1-a6d4-3b836c75a28f",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/295286/uu-no-55-tahun-2024","5f2e4fb4-a5ac-4dd4-9328-e669ef5459f2",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/295284/uu-no-53-tahun-2024","31f3db7b-7e60-4e13-aa9c-29ed2d2ba019","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[113,115],{"_96":114,"_98":103,"_36":104},"UU No. 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kota Padang dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_96":116,"_98":107,"_36":108},"UU No. 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kota Bukittinggi dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 1956
CONCERNING
THE ESTABLISHMENT OF AUTONOMOUS GREATER CITIES WITHIN THE PROVINCE OF
CENTRAL SUMATERA *)

President of the Republic of Indonesia,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in connection with the development of constitutional law and to facilitate the Government of Autonomous Regions within the Province of Central Sumatra, it is necessary to immediately establish Greater City Regions, which have the right to regulate and manage their own households based on Law No. 22 of 1948 of the Republic of Indonesia concerning Regional Government: \n \n
In view of:	\n \n Articles 89, 131 and 142 of the Provisional Basic Law of the Republic of Indonesia; \n Law No. 22 of 1948 of the Republic of Indonesia; \n \n

Council of People's Representatives approval;

Decides:

\n\n \n \n \n

To stipulate:

Law concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1334d98-7f90-4fe9-adb4-099b6083036d","actionData","errors"]