[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dac4a38a-ce6f-4a3f-a9e0-675bc0aad80d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_109":110,"_111":112,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/1/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi","short_title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/1/2010 Tahun 2010","number","1/PER/M.KOMINFO/1/2010","year","2010","published_date","2010-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ffdfb3a4-8332-47d9-bec0-7919eb9c21e2","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika","short_name","Permenkominfo","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Kementerian Komunikasi dan Informatika","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 1/PER/M.KOMINFO/1/2010, KOMINFO.GO.ID: 24 HLM
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika TENTANG Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi beserta seluruh perubahannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Latar belakangnya adalah bahwa ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Jenis Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi:** Dibedakan menjadi penyelenggaraan jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap meliputi lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional, dan tertutup. Jaringan bergerak meliputi terestrial, seluler, dan satelit.\n2. **Perizinan:** Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin. Jumlah penyelenggara dapat dibatasi berdasarkan alokasi spektrum frekuensi radio dan kode akses jaringan. Proses perizinan dapat melalui seleksi atau evaluasi.\n3. **Kewajiban Penyelenggara Jaringan:**\n * Membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi.\n * Menyediakan fasilitas telekomunikasi yang memenuhi standar kualitas pelayanan.\n * Memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jaringan.\n * Membuat ketentuan dan syarat berlangganan.\n * Mengumumkan ketersediaan jaringan.\n * Menjamin terselenggaranya telekomunikasi.\n * Melaksanakan kewajiban pelayanan universal.\n * Membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, dan biaya hak penggunaan orbit satelit.\n * Menjamin tersedianya interkoneksi.\n * Memasang rambu-rambu keberadaan jaringan.\n * Memenuhi persyaratan teknis perangkat telekomunikasi.\n4. **Interkoneksi:** Setiap penyelenggara jaringan wajib menjamin tersedianya interkoneksi dan berhak mendapatkannya dari penyelenggara lain. Interkoneksi harus transparan, tidak diskriminatif, diberikan dalam waktu singkat, berorientasi pada biaya, dan berdasarkan permintaan.\n5. **Penyelenggaraan Jaringan Tetap:** Mengatur ketentuan khusus untuk jaringan tetap lokal (berbasis circuit-switched dan packet-switched), sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional, dan tertutup.\n6. **Penyelenggaraan Jaringan Bergerak:** Mengatur ketentuan khusus untuk jaringan bergerak terestrial (radio trunking dan RPUU), seluler (cakupan provinsi/nasional, roaming), dan satelit.\n7. **Tata Cara Perizinan:** Mengatur tata cara seleksi dan evaluasi perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, termasuk persyaratan administrasi dan teknis.\n8. **Uji Laik Operasi:** Mengatur tata cara pelaksanaan uji laik operasi untuk memastikan jaringan telekomunikasi memenuhi standar operasional.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi beserta seluruh perubahannya","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203070/permenkominfo-no-5-tahun-2021","576f7afe-667d-4b8f-b2f8-09553df38e84","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[107],{"_93":108,"_95":101,"_36":102},"Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan TelekomunikasiMencabut Pasal 82 ayat (1)","amends",[],"amended_by",[113,117],{"_93":114,"_95":115,"_36":116},"Permenkominfo No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 01/Per/M.Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150682/permenkominfo-no-7-tahun-2015","674ea5b3-a08c-4504-9c75-f6b7ef88243d",{"_93":118,"_95":119,"_36":120},"Permenkominfo No. 38 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/1/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/151479/permenkominfo-no-38-tahun-2014","b765c3a6-699d-4fbc-bbf2-b75d93459f5d","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY
NUMBER: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010
CONCERNING
ORGANIZATION OF TELECOMMUNICATION NETWORKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY,

\n\n \n \n

Considering:

that the provisions for the organization of telecommunication networks regulated in the Decree of the Minister of Transportation Number: KM. 20 of 2001 concerning the Organization of Telecommunication Networks as last amended by the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008 are deemed no longer in accordance with the development of the organization of telecommunication networks, so it is necessary to replace them;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to re-stipulate a Regulation of the Minister of Communication and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dac4a38a-ce6f-4a3f-a9e0-675bc0aad80d","actionData","errors"]