For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Also known as: Peraturan MK 2/2018 · Peraturan MK No. 2 Tahun 2018 · Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018

Status:
Inactive
Effective Date:4 Oktober 2018Publication Date:4 Oktober 2018
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDProses Peradilan & Hukum AcaraPolitik & Pemilihan Umum

Information

TypePeraturan Mahkamah Konstitusi
ThemeTata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LocationMahkamah Konstitusi
Effective Date04 Oktober 2018
Publication Date04 Oktober 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 ini ditetapkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilu. Selain itu, peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, termasuk kewajiban untuk mengajukan permohonan, jawaban, dan keterangan dalam batas waktu yang ditentukan. Peraturan ini juga menetapkan prosedur pengajuan permohonan secara daring dan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh para pihak.

(-)

(-)