Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya. Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya dibedakan menjadi 9 (sembilan) golongan berdasarkan jenis dan ukuran kendaraan. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dan penyedia jasa. Tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa. Tarif angkutan penyeberangan termasuk biaya tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan. Operator dilarang melakukan pungutan lain yang dikaitkan dengan tarif angkutan penyeberangan tanpa persetujuan tertulis Menteri Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.