[{"_1":2,"_144":-5,"_145":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce3fb3f7-5cf8-437a-8311-805238e19396","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_140":141,"_142":143},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-01-21","effective_date","2015-01-23","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEMENTERIAN - KOORDINATOR - BIDANG - PEREKONOMIAN
2015
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 8, LN 2015/No. 9
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan dalam Perpres ini adalah dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; \n Dasar hukum dalam Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 165 Tahun 2014; Perpres No. 7 Tahun 2015. \n Materi pokok dalam Perpres ini adalah mengenai tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementrian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2015. \n Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam: a. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; dan b. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014.\n2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 ini ditetapkan untuk mengatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di bidang perekonomian. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian terkait isu perekonomian. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Koordinator yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peraturan ini juga mengatur pembagian tugas dan fungsi dari berbagai deputi di bawah Kementerian Koordinator, termasuk bidang ekonomi makro, pangan dan pertanian, energi dan sumber daya alam, ekonomi kreatif, perniagaan dan industri, infrastruktur, serta kerja sama ekonomi internasional. Selain itu, peraturan ini menetapkan struktur organisasi yang terdiri dari sekretariat, deputi, inspektorat, dan staf ahli, serta mengatur tata kerja dan pendanaan kementerian.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n2. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[97,103,107,111],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERPRES No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41574/perpres-no-80-tahun-2014","ae600e9c-e004-4564-b9c8-72045546ac5d",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"PERPRES No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41495/perpres-no-14-tahun-2014","868a39fa-60ff-4f74-949b-3759af56c6d2",{"_98":108,"_100":109,"_36":110},"PERPRES No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41636/perpres-no-135-tahun-2014","dc7e4c86-053c-4cd7-9ef9-c8df02ee085e",{"_98":112,"_100":113,"_36":114},"PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41043/perpres-no-24-tahun-2010","d1423620-3eef-443f-81d6-e4b90206f1e7","revoked_by",[117],{"_98":118,"_100":119,"_36":120},"PERPRES No. 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133056/perpres-no-37-tahun-2020","fd43cc89-228c-44aa-aa9d-912765fcdfbc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2015
ON
COORDINATING MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :	that with the stipulation of the formation of the Working Cabinet Ministry for the 2014-2019 period and to implement the provisions of Article 11 and Article 14 of Law Number 39 of 2008 on State Ministries, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the Coordinating Ministry for Economic Affairs;
Bearing in Mind :	Article 4 paragraph (1) and Article 17 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 39 of 2008 on State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916); Presidential Regulation Number 165 of 2014 on the Arrangement of Duties and Functions of the Working Cabinet (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce3fb3f7-5cf8-437a-8311-805238e19396","actionData","errors"]