For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Also known as: Peraturan KPU 3/2020 · Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020 · Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:4 Maret 2020Publication Date:28 Februari 2020
Aparatur Sipil NegaraPemilihan Kepala Daerah & DPRDTata Kelola Administrasi Publik

Information

TypePeraturan Komisi Pemilihan Umum
ThemePerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
LocationKomisi Pemilihan Umum
Effective Date04 Maret 2020
Publication Date28 Februari 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan ini bertujuan untuk menyinergikan bidang tugas dalam divisi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan melakukan penataan ulang bidang tugas divisi anggota KPU. Perubahan ini mencakup pembagian tugas dan kewenangan antar divisi di KPU, termasuk Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; Divisi Data dan Informasi; Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan; Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan Divisi Hukum dan Pengawasan. Setiap anggota KPU menjadi ketua untuk satu divisi dan dapat menjadi wakil ketua untuk satu divisi lainnya. Divisi-divisi ini bertanggung jawab untuk membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU.

(-)

1. Pelanggaran terhadap kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau pemberhentian sementara. 2. Pemberhentian sementara dilakukan oleh KPU atau diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU.