[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c987a9ba-4858-4eb9-808f-f95fe7cb8961","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019","number","36","year","2019","published_date","2019-05-14","effective_date","2019-05-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 36, BN 2019/ NO 559; PERATURAN.GO.ID : 6 HLM
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 541).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah adanya peningkatan pelayanan kereta api perintis pada Kereta Api Siliwangi dan Kereta Api Jenggala menjadi kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik, sehingga perlu menata kembali tarif angkutan orang. Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik ditetapkan pada pelayanan perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan. Jika tarif yang ditetapkan lebih rendah dari tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, selisih tarif menjadi tanggung jawab Menteri Perhubungan dalam bentuk Kewajiban Pelayanan Publik. Tarif ini termasuk iuran dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

","transitional_provisions","1. Kereta Api Siliwangi dan Kereta Api Jenggala yang semula memberikan pelayanan angkutan perintis menjadi pelayanan angkutan kelas ekonomi untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.\n2. Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.","sanctions","(-)","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenhub No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102568/permenhub-no-31-tahun-2018","86db74ac-77b2-4b52-bea5-29bcd9af74d1",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Permenhub No. 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103153/permenhub-no-113-tahun-2017","ccc824b6-9953-4b73-8a79-c50f04831ccd","revoked_by",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"Permenhub No. 21 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149424/permenhub-no-21-tahun-2020","feb560cd-ec7b-46d0-b12f-29aa60c15de4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER PM 36 OF 2019
ON
FARES FOR TRANSPORTATION OF PERSONS BY ECONOMY CLASS TRAINS
TO IMPLEMENT PUBLIC SERVICE OBLIGATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on the provisions of Article 152 paragraph (2) letter a of Law Number 23 of 2007 concerning Railways and Article 149 paragraph (1) letter a of Government Regulation Number 72 of 2009 concerning Railway Traffic and Transportation as amended by Government Regulation Number 61 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 72 of 2009 concerning Railway Traffic and Transportation, the Minister may stipulate transportation fares in the event that the public is unable to pay the fares set by the railway infrastructure operator for economy class transportation in the form of public

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c987a9ba-4858-4eb9-808f-f95fe7cb8961","actionData","errors"]