[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8c5872f-ca3f-4d19-a566-117b19d6ba5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.01/2011","number","41/PMK.01/2011","year","2011","published_date","2011-03-04","effective_date","2011-03-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 41/PMK.01/2011, BN 2011/ NO 126; PERATURAN.GO.ID : 13 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.01/2010 tentang Pemberian dan Pemotongan TKPKN kepada Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2010 tentang Pemberian Peringatan Tertulis Kepada Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 bertujuan untuk menegakkan disiplin, mendorong profesionalitas, dan meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini mengatur pemberian dan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) serta pemberian peringatan tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mematuhi jam kerja. Ketentuan ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai diwajibkan untuk masuk kerja, menaati jam kerja, dan mengisi daftar hadir menggunakan sistem elektronik. Peringatan tertulis diberikan kepada pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat, atau pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah. Pemotongan TKPKN diberlakukan bagi pegawai yang melanggar ketentuan disiplin, dengan persentase pemotongan yang bervariasi tergantung jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dijatuhkan.

","transitional_provisions","1. Peringatan Tertulis dan hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.01/2010.\n2. Hukuman disiplin yang diajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan keputusan atas keberatan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.01/2010.\n3. Terhadap hukuman disiplin yang diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini belum ada keputusan atas banding administratif tersebut, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini.\n4. Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini.\n5. Pegawai yang sedang menjalani Cuti Sakit dan Cuti Bersalin sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja dikenakan Peringatan Tertulis.\n2. Pemotongan TKPKN diberlakukan bagi pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat, atau pulang sebelum waktunya.\n3. Hukuman disiplin ringan dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 25% selama 2-6 bulan.\n4. Hukuman disiplin sedang dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 50% selama 6-12 bulan.\n5. Hukuman disiplin berat dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 85-100% selama 12 bulan.","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 87/PMK.01/2010 tentang Pemberian Peringatan Tertulis Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168480/pmk-no-87pmk012010","41a2c684-a800-4aea-b1f1-09512810e32b",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PMK No. 86/PMK.01/2010 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168479/pmk-no-86pmk012010","91560ff7-6406-4af4-b12f-2170ad6de02a","revoked_by",[106],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"PMK No. 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168474/pmk-no-214pmk012011","285a0094-357b-4575-b305-ca1aa0295421","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.126, 2011

MINISTRY OF FINANCE. Enforcement of Discipline.
Special Allowance. Development.

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 41/PMK.01/2011
ON
ENFORCEMENT OF DISCIPLINE IN RELATION TO
THE PROVISION OF SPECIAL ALLOWANCE FOR STATE FINANCE DEVELOPMENT
TO CIVIL SERVANTS WITHIN THE
MINISTRY OF FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to enforce discipline, encourage professionalism, and improve employee performance, provisions have been regulated regarding the provision and deduction of the Special Allowance for State Finance Development in the Regulation of the Minister of Finance Number 86/PMK.01/2010 and the issuance of written warnings to employees within the Ministry of Finance in the Regulation of the Minister of Finance Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8c5872f-ca3f-4d19-a566-117b19d6ba5b","actionData","errors"]