[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c483fb73-25df-458d-b130-6a6fbf60d2a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013","number","35","year","2013","published_date","2013-12-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 35, BN 2013/ NO 1524; PERATURAN.GO.ID : 22 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2500.K/40/M.PE/1997 tanggal 19 Desember 1997 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik Bidang Konsultasi, Bidang Pembangunan dan Pemasangan, dan Bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan;\n2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengatur tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan usaha ketenagalistrikan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan) dan persyaratannya.
Prosedur permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), termasuk persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
Tata cara pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara.
Ketentuan mengenai Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, termasuk klasifikasi berdasarkan kapasitas pembangkit dan jenis izin (Izin Operasi, Surat Keterangan Terdaftar, Laporan).
Ketentuan mengenai Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
Pembinaan dan pengawasan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

\n\n

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban pemegang izin usaha, termasuk kewajiban pelaporan berkala. Persyaratan khusus bagi badan hukum meliputi pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

","transitional_provisions","1. Semua IUKU Sementara, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara, IUKU, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, IUKS, dan Izin Operasi serta Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.\n2. Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara, dan Izin Operasi, serta Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang telah diajukan dan masih dalam proses, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara, Izin Operasi, Surat Keterangan Terdaftar, dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, atau pencabutan izin/surat keterangan.\n3. Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 1 bulan. Jika tidak ada perbaikan, dapat dikenakan sanksi pembekuan kegiatan sementara.\n4. Jika setelah pembekuan kegiatan sementara masih tidak ada perbaikan, izin/surat keterangan dapat dicabut.","revokes",[99,105],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permen ESDM No. 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143301/permen-esdm-no-10-tahun-2005","989a9d7b-b8dd-4a9c-8c00-ba436d0c7c29",{"_100":106,"_102":107},"Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2500.K/40/M.PE/1997 tanggal 19 Desember 1997 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik Bidang Konsultasi, Bidang Pembangunan dan Pemasangan, dan Bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan","","revoked_by",[110],{"_100":111,"_102":112,"_36":113},"Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175261/permen-esdm-no-11-tahun-2021","0d27ab40-d886-40a8-8c8d-1dbd2a1ac6ba","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[122],{"_100":123,"_102":124,"_36":125},"Permen ESDM No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143299/permen-esdm-no-12-tahun-2016","45258a8b-64ed-4b71-a365-c683e7528e72","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1524, 2013

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES. Business License. Electricity. Procedures.

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 35 OF 2013

REGARDING
PROCEDURES FOR ELECTRICITY BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 18 and Article 32 of Government Regulation Number 14 of 2012 concerning Power Supply Business and Article 18 paragraph (5) of Government Regulation Number 62 of 2012 concerning Electricity Support Services Business, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources concerning Procedures for Electricity Business License;

In view of:

Law Number 30 of 2009 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c483fb73-25df-458d-b130-6a6fbf60d2a9","actionData","errors"]