[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3a350cb-e8df-4d1a-bbce-74dab37db7c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_102":103,"_112":113,"_114":115,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020","number","49","year","2020","published_date","2020-06-30","effective_date","2020-07-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 49, BN.2020/NO.688, jdih.menpan.go.id : 77 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan \r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai \r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang \r\ndalam melaksanakan tugas penyuluhan di bidang \r\nperpajakan, serta untuk meningkatkan kinerja \r\norganisasi, perlu menetapkan Jabatan Fungsional \r\nPenyuluh Pajak;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara Nomor PER/04/M.PAN/2/2006 tentang Jabatan \r\nFungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya sudah \r\ntidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga \r\nperlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional \r\nPenyuluh Pajak;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)\r\nsebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 \r\ntentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan \r\ndengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden \r\nNomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun \r\n2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan \r\nJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); \n Mengatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan; Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional; Tugas Jabatan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan Jenjang Jabatan dan Hasil Kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Penilaian Kinerja; Penilaian dan PAK; Kenaikan Pangkat dan kenaikan Jabatan; Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan;Tugas Instansi Pembina; Organisasi Profesi; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020. \n Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/2/2006 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya \n 94 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/2/2006 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, yang bertujuan untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam melaksanakan tugas penyuluhan di bidang perpajakan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Ketentuan Substansial:

Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak merupakan jabatan karier PNS yang termasuk dalam klasifikasi/rumpun imigrasi, pajak, dan asisten profesional yang berkaitan. Jabatan ini termasuk dalam kategori keahlian dan memiliki jenjang jabatan yang terdiri atas Penyuluh Pajak Ahli Pertama, Penyuluh Pajak Ahli Muda, dan Penyuluh Pajak Ahli Madya.

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak adalah melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Unsur kegiatan tugas jabatan ini meliputi Penyuluhan langsung secara aktif dan pasif, Penyuluhan tidak langsung satu arah dan dua arah, Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi perpajakan, Penyuluhan melalui pihak ketiga, dan Penyusunan rekomendasi pengembangan Penyuluhan.

PNS dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Penilaian kinerja Penyuluh Pajak dilakukan berdasarkan SKP dan Perilaku Kerja. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen PAN & RB No. PER/04/M.PAN/2/2006 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143749/permen-pan-rb-no-per04mpan22006-tahun-2006","83c5abf1-104e-4a8b-9e02-dd6bbf17bf20","revoked_by",[104,108],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Permen PANRB No. 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/266066/permen-panrb-no-11-tahun-2023","3788b51e-425d-49b6-a69c-61711e2fd8f0",{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[116],{"_97":117,"_99":110,"_36":111},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49 OF 2020
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF TAX EXTENSION WORKER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the career development and professional improvement of Civil Servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities in carrying out extension duties in the field of taxation, and to improve organizational performance, it is necessary to establish the Functional Position of Tax Extension Worker;
that Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number PER/04/M.PAN/2/2006 concerning the Functional Position of Tax Extension Worker and Credit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3a350cb-e8df-4d1a-bbce-74dab37db7c7","actionData","errors"]