[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3350a3c-5bef-4b92-b589-a89a7c0ac5f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_110":111,"_116":117,"_122":123,"_124":125,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","2005-10-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Undang-undang (UU) NO. 8, LN.2005/NO.108, TLN NO.4548, LL SETNEG : 3 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Latar belakang penetapan undang-undang ini adalah karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum mengatur mengenai penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan dana, perlengkapan, dan personil, dengan memperhatikan kondisi wilayah pemilihan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang, maka diberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 1 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014","c61fed3b-4507-4ee2-9287-f6065133b69e",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014","b6d4d271-a082-49b1-9f71-3544ccd8580f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[108],{"_95":109,"_97":102,"_36":103},"UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa","amends",[112],{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004","ef4848f3-4f88-4f7f-b2b5-1645725a21f5","amended_by",[118],{"_95":119,"_97":120,"_36":121},"UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39043/uu-no-12-tahun-2008","2045664d-7a8d-4829-a6e4-bed862181aa7","partially_amends",[],"partially_amended_by",[126],{"_95":109,"_97":102,"_36":103},"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2005
ON
ESTABLISHMENT OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 3 OF 2005 ON AMENDMENT TO LAW NUMBER 32 OF 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT TO BE LAW

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that natural disasters, riots, security disturbances, and/or other disturbances in all or part of the electoral region of regional heads and deputy regional heads may result in the inability to carry out the election of Regional Heads and Deputy Regional Heads according to schedule;
that the provisions of Law Number 32 of 2004 on Regional Government have not regulated the possibility of postponing the implementation of the Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads as a result of events as referred to in letter a;
that to provide a strong legal basis for overcoming the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3350a3c-5bef-4b92-b589-a89a7c0ac5f3","actionData","errors"]