[{"_1":2,"_148":-5,"_149":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfa7ed65-5c52-4960-a880-cb8de2dc57f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_144":145,"_146":147},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_121":122,"_123":124,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":-5,"_142":143},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-02-01","effective_date","2021-02-02","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pranata Nuklir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 2, BN.2021/No.79, jdih.menpan.go.id : 43 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan \r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai \r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di \r\nbidang pengelolaan perangkat nuklir perlu pengaturan \r\ntentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014 \r\ntentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka \r\nKreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun \r\n2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan \r\nAngka Kreditnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan \r\nhukum sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang\r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 \r\nTahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor \r\n68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 647);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan \r\nPeraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 \r\nTahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai \r\nNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 240);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 89);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentangPengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 834);\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); \n Ketentuan Umum; Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan; Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional; Tugas Jabatan, Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan, Tugas Jabatan, dan Hasil Kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Penilaian Kinerja; Penilaian dan PAK; Kenaikan dan Pangkat dan Kenaikan Jabatan; Kebutuhan PNS Dalam Jabatan Fungsiona Pranata Nuklir; Kompetensi; Pemberhentian Dari Jabatan; Pemindahan Ke Dalam Jabatan Lain Dan Larangan Rangkap Jabatan; Tugas Instansi Pembina; Organisasi Profesi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n Mencabut Peraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun \r\n2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka \r\nKreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun\r\n2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri \r\nPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi \r\nRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan \r\nFungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2042), \n 58 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dalam pengelolaan perangkat nuklir. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir diatur sebagai jabatan karier PNS yang melibatkan tugas pengelolaan perangkat nuklir, termasuk pengoperasian, pemeliharaan, desain, inovasi, dan penerapan sistem manajemen nuklir. Pranata Nuklir dibagi menjadi tiga jenjang: Terampil, Mahir, dan Penyelia, dengan masing-masing jenjang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Pengangkatan dalam jabatan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi, dengan persyaratan tertentu seperti integritas, moralitas, dan kompetensi teknis. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja, dengan target Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun. Peraturan ini juga mengatur tentang pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pembentukan organisasi profesi untuk Pranata Nuklir.

","transitional_provisions","1. Kegiatan Tugas jabatan yang telah dilaksanakan Pranata Nuklir dan Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2016. 2. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kategori keterampilan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah diploma tiga, tetap melaksanan tugas jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini. 4. Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh ijazah diploma tiga paling lama 5 tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 5. Pranata Nuklir yang belum memperoleh ijazah diploma tiga sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatan.","sanctions","(-)","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Prantara Nuklir Dan Angka Kreditnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132662/permen-pan-rb-no-28-tahun-2016","34c2a1c7-db1e-4305-98ce-ebb5d2c38c80",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Prantara Nuklir dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132720/permen-pan-rb-no-2-tahun-2014","032f36c6-bd44-49c8-a6f7-6b1271e61c17","revoked_by",[109,113,117],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"Permen PANRB No. 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311194/permen-panrb-no-19-tahun-2024","6499425a-80c5-4f21-9cfc-8993f051edd7",{"_98":114,"_100":115,"_36":116},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240807/permen-pan-rb-no-49-tahun-2022","d005e682-8f48-4a09-a091-69ed9da51d8e",{"_98":118,"_100":119,"_36":120},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[125,127],{"_98":126,"_100":119,"_36":120},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional",{"_98":128,"_100":115,"_36":116},"Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2022 tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi ProfesiPasal 1 angka 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (9), Pasal 38, Pasal 51, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2021","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2021
ABOUT
NUCLEAR TECHNICIAN FUNCTIONAL POSITION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the career development and improvement of the professionalism of Civil Servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities in the field of nuclear device management, it is necessary to regulate the Nuclear Technician Functional Position;
that Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 2 of 2014 concerning Nuclear Technician Functional Position and its Credit Score as amended by Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 28 of 2016 concerning Amendments

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfa7ed65-5c52-4960-a880-cb8de2dc57f3","actionData","errors"]