For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1957

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1957 tentang Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat Desa dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun

Also known as: PP 2/1957 · PP No. 2 Tahun 1957 · PP Nomor 2 Tahun 1957

Status:
Inactive
Effective Date:1 Februari 1957Publication Date:16 Januari 1957
Pemerintahan DesaPerencanaan Pembangunan Nasional

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemeBantuan Pemerintah kepada Masyarakat Desa dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 Februari 1957
Publication Date16 Januari 1957
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Negara Urusan Perencanaan No.288/M/1956, tertanggal 20 Juni 1956 2. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Urusan Perencanaan tentang bantuan Pemerintah kepada Masyarakat Desa dalam Rencana Pembangunan 5 tahun tanggal 5 Oktober 1956 No. DD/15/31; 4040/K-56

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1957 bertujuan untuk mengkoordinasikan usaha pembangunan masyarakat desa dalam rangka Rencana Pembangunan 5 Tahun. Peraturan ini menekankan pentingnya swadaya masyarakat desa dan koordinasi antar kementerian untuk mencapai kemakmuran. Dibentuklah Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa di tingkat pusat, serta badan-badan koordinasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan daerah kerja. Badan-badan ini bertugas memberikan bimbingan, mengatur bantuan, dan melatih tenaga kerja untuk pembangunan desa. Peraturan ini juga mengatur pembiayaan dari anggaran pemerintah dan tunjangan bagi pejabat terkait.

1. Peralihan Panitya Kerja Sementara Pembangunan Masyarakat Desa sebagai dimaksud dalam surat keputusan Menteri Negara Urusan Perencanaan tanggal 20 Juni 1956 No. 288/M/1956 serta pekerjaan-pekerjaan yang sedang dijalankan tetap diperlakukan sebagai biasa hingga penyerahan tugas kepala Biro Pembangunan Masyarakat Desa sebagai tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini.

(-)