[{"_1":2,"_144":-5,"_145":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b975c022-1c48-49ab-90a5-e13b7148e104","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_140":141,"_142":143},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian","short_title","Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974","number","8","year","1974","published_date","1974-11-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pokok- Pokok Kepegawaian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1974
Undang-undang (UU) NO. 8, LN. 1974/ No.55, TLN NO. 3041, LL SETNEG : 17 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pokok- Pokok Kepegawaian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1974. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263)\n2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78)\n3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 58) tentang Menambah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang \"Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia\", sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 100)\n4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 259)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-undang ini bertujuan untuk membentuk Pegawai Negeri yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta berfungsi sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat. Pegawai Negeri diatur dalam sistem karier dan prestasi kerja, dengan pembinaan yang diarahkan untuk menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif. Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hak dan kewajiban Pegawai Negeri meliputi kesetiaan kepada negara, ketaatan pada peraturan, hak atas gaji, cuti, perawatan kesehatan, dan pensiun. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden, dengan tujuan meningkatkan kesetiaan, ketaatan, dan profesionalisme. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dengan memperhatikan prestasi kerja dan disiplin.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan yang ada di bidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin.\n3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[93,99,103,107],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51244/uu-no-18-tahun-1961","1001c080-5068-48d5-9b3e-21ed7f7c3527",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"UU No. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51242/uu-no-17-tahun-1961","c69eb9b5-fe50-40e0-af7d-277fbd7c6135",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"UU No. 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No.78) tentang \"Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat No. 25 dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia\". Sebagai Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52465/uu-no-28-tahun-1957","21cbb4e2-a85d-41f5-ae7e-3563c94acb83",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"UU No. 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan \"Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat\" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40268/uu-no-21-tahun-1952","91e1cdf8-6ac5-44d2-a2f9-f8ba78a39aee","revoked_by",[113],{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014","7f3158c1-3123-4c4a-8b73-6995bd4de5fb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[125],{"_94":126,"_96":127,"_36":128},"UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45377/uu-no-43-tahun-1999","c26ccdac-270c-4058-a0f5-6f486cb84e65","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 1974
on
FUNDAMENTAL PROVISIONS CONCERNING CIVIL SERVANTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to achieve the national goal of realizing a just and prosperous society that is evenly distributed and balanced materially and spiritually, it is necessary to have Civil Servants as Citizens, elements of the State Apparatus, State Servants, and Community Servants who are fully loyal and obedient to Pancasila, the 1945 Constitution, the State, and the Government, and who are united, of good character, authoritative, efficient, clean, of high quality, and aware of their responsibility to carry out the tasks of government and development;
that in order to realize such Civil Servants, it is necessary to have a Law that regulates the position, obligations, rights, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b975c022-1c48-49ab-90a5-e13b7148e104","actionData","errors"]