For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Also known as: UU 43/1999 · UU No. 43 Tahun 1999 · UU Nomor 43 Tahun 1999

Status:
Inactive
Effective Date:30 September 1999Publication Date:30 September 1999
KetenagakerjaanHukum Administrasi NegaraHukum Pemerintahan Daerah

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemePerubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
LocationPemerintah Pusat
Effective Date30 September 1999
Publication Date30 September 1999
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, demokratis, dan bermoral tinggi. PNS diharapkan dapat melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak PNS, termasuk pembagian antara PNS Pusat dan Daerah. PNS harus netral dari pengaruh politik dan dilarang menjadi anggota partai politik. Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif. Kebijakan manajemen PNS berada di bawah Presiden dengan bantuan Komisi Kepegawaian Negara. Pengangkatan PNS harus berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier. Undang-Undang ini juga mengatur kesejahteraan PNS, termasuk gaji, tunjangan, dan program pensiun.

(-)

1. Pelanggaran terhadap netralitas politik oleh Pegawai Negeri dapat mengakibatkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. 2. Pegawai Negeri yang melanggar sumpah/janji atau terlibat dalam tindak pidana dapat diberhentikan tidak dengan hormat.