[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b838c6dd-629e-4f55-8d60-9767bb79a62f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.02/2015","number","231/PMK.02/2015","year","2015","published_date","2015-12-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 231/PMK.02/2015, BN 2015/ NO 1909; JDIH.ESDM.GO.ID : 27 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014;\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN. \n\n Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk memantapkan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur kembali ketentuan mengenai perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, serta pengesahan DIPA BUN. \n\n Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n - Penetapan Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran BUN dan penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.\n - Tugas dan fungsi PPA BUN, termasuk mengkoordinasikan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN, melakukan penilaian atas usulan tersebut, dan menyusun Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN.\n - Tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN, termasuk mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN, menyusun RKA BUN, dan menyusun DIPA BUN.\n - Tata cara penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN, penetapan Pagu Anggaran BUN, penyusunan dan penelaahan RDP BUN, serta penetapan Alokasi Anggaran BUN.\n - Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA BUN, yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.","transitional_provisions","1. PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99) untuk pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan, dan fasilitas penyiapan proyek (project development facility), pada Tahun Anggaran 2015 tetap dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal.\n2. Dalam hal penyusunan DIPA BUN berdasarkan format DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 belum dapat dilakukan, penyusunan DIPA BUN dilaksanakan berdasarkan format DIPA BUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014.","sanctions","(-)","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 208/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121981/pmk-no-208pmk022014","91784bdc-7cd5-4888-8c5b-14ddf8d62b35",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PMK No. 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147143/pmk-no-177pmk022014","e96278b4-14f4-4a1c-8092-9e2eec5fd4e7",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PMK No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147140/pmk-no-171pmk022013","4c3a963e-ba89-4ed0-b68c-72646f66cb36","revoked_by",[109],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"PMK No. 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112936/pmk-no-193pmk022017","e224a50d-a082-4713-a693-3ba8db36853c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[121],{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"PMK No. 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112587/pmk-no-9pmk022017","c554f4bc-280f-4628-92f7-9a12a490ea41","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 231 /PMK.02/2015
CONCERNING
PROCEDURES FOR PLANNING, REVIEWING, AND ESTABLISHING
BUDGET ALLOCATION FOR THE STATE TREASURY GENERAL BUDGET,
AND APPROVAL OF THE BUDGET IMPLEMENTATION LIST
OF THE STATE TREASURY GENERAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 18 paragraph (4) of Government Regulation Number 90 of 2010 concerning the Preparation of Work Plans and Budgets of State Ministries/Institutions, the Minister of Finance has stipulated Regulation of the Minister of Finance Number 171/PMK.02/2013 concerning Guidelines for the Preparation and Approval of Budget Implementation Lists as amended by Regulation of the Minister of Finance Number 208/PMK.02/2014 and Regulation of the Minister of Finance Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b838c6dd-629e-4f55-8d60-9767bb79a62f","actionData","errors"]