[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7e3f0b5-ca13-4786-afa4-a80124dbea12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023","number","15","year","2023","published_date","2023-07-14","effective_date","2023-07-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kampanye Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kampanye - Pemilihan Umum
2023
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 15, BN 2023 (548): 57 HLM, jdih.kpu.go.id
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Kampanye Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n PKPU Nomor 15 Tahun 2023 ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi tata cara kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 dan untuk menindaklanjuti UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. \n Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022. \n Peraturan Komisi ini mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum yang meliputi, pelaksana Kampanye, materi Kampanye Pmilihan Umum, metode Kampanye, pemberitaan dan penyiaran, Kampanye Pemilu oleh pejabat negara, Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran kedua, larangan kampanye Pemilu, koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Repubilik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sosialisasi dan pendidikan politik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023. \n Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 57 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).\n2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).\n3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Latar belakang penerbitan PKPU ini adalah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan hasil evaluasi tata cara kampanye pada Pemilu tahun 2019.

\n\n

PKPU ini mengatur berbagai aspek kampanye, termasuk:

\n\n

Pelaksana dan Peserta Kampanye: Menentukan siapa saja yang dapat menjadi pelaksana dan peserta kampanye, termasuk pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye, dan organisasi penyelenggara kegiatan.
Tim Kampanye: Mengatur pembentukan dan pendaftaran tim kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Materi Kampanye: Menentukan materi yang boleh disampaikan dalam kampanye, termasuk visi, misi, program, dan citra diri peserta Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.
Metode Kampanye: Mengatur berbagai metode kampanye yang diperbolehkan, seperti pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, penggunaan media sosial, iklan di media massa, rapat umum, dan debat pasangan calon.
Iklan Kampanye: Mengatur pemasangan iklan kampanye di media massa cetak, elektronik, dan daring, termasuk batasan waktu dan konten iklan.
Larangan Kampanye: Menetapkan larangan-larangan dalam kampanye, seperti mempersoalkan dasar negara, menghina SARA, mengganggu ketertiban umum, menggunakan fasilitas pemerintah, dan menjanjikan uang atau materi.
Kampanye oleh Pejabat Negara: Mengatur pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara, termasuk ketentuan mengenai cuti dan larangan penggunaan fasilitas negara.
Koordinasi: Mengatur koordinasi antara KPU dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam penyelenggaraan kampanye.

\n\n

PKPU ini juga mengatur tentang sosialisasi dan pendidikan politik, penggunaan sistem informasi dalam kampanye, serta penyelenggaraan kampanye dalam keadaan bencana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173329/peraturan-kpu-no-33-tahun-2018","7103dc43-79dc-4eec-a3af-3ce3211264a0",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Peraturan KPU No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173324/peraturan-kpu-no-28-tahun-2018","6c46dec8-c804-4306-b587-16c1d9372d26",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173318/peraturan-kpu-no-23-tahun-2018","e1e65672-4ee0-4e57-83e1-5a6b35dc3dbe","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[117],{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/269856/peraturan-kpu-no-20-tahun-2023","9d05b9c3-80de-47d7-b202-1b92f170dd87","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 15 OF 2023
CONCERNING
GENERAL ELECTION CAMPAIGN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION,

Considering:

that based on the evaluation of campaign procedures in the 2019 general election and to follow up Law Number 7 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2022 concerning Amendments to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections into Law, it is necessary to make changes by revoking General Election Commission Regulation Number 23 of 2018 concerning General Election Campaigns as amended several times, most recently by General Election Commission Regulation Number 33 of 2018 concerning the Second Amendment to General Election Commission Regulation Number 23 of 2018 concerning General Election Campaigns;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7e3f0b5-ca13-4786-afa4-a80124dbea12","actionData","errors"]