Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Perubahan tersebut meliputi penambahan pasal baru (Pasal 62A) yang mengatur kewajiban cuti bagi Menteri atau pejabat setingkat menteri yang menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden selama masa Kampanye Pemilu. Selain itu, dilakukan perubahan pada Pasal 72 ayat (1) huruf h terkait larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam Kampanye Pemilu, dengan pengecualian untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang mendapat izin dan dihadiri tanpa atribut Kampanye Pemilu. Ditambahkan pula ayat (1a) dan (1b) pada Pasal 72 yang menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, serta definisi atribut Kampanye Pemilu. Selanjutnya, disisipkan Pasal 72A dan Pasal 72B yang mengatur lebih detail mengenai fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dapat digunakan untuk Kampanye Pemilu, termasuk jenis tempat, waktu pelaksanaan, metode Kampanye, serta prosedur permohonan izin dan penyampaian salinan izin kepada pihak-pihak terkait.
on desktop.