[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b41bf31f-0d8c-471c-a047-2c1f083e9120","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n Untuk melakukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak & Retribusi Daerah serta dalam rangka mengoptimalkan pelayanan umum dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasa 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 68 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang jenis & rincian retribusi; nama, objek & subjek retribusi; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur & besarnya traif retribusi; struktur & besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran & penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; pemberian pengurangan, keringanan & pembebasan retribusi; penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; insentif pemungutan; pemanfaatan retribusi; peninjauan tarif retribusi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur\r\ndengan Peraturan Gubernur. \n 62 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 12.E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Balai Laboratarium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 Nomor 02);\n3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 14);\n4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 15);\n5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman Dan Penggunaan Sarana Proteksi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 16);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Provinsi Kalimantan Timur. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan umum dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi jasa umum, termasuk:

Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
Retribusi Pelayanan Pendidikan;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Atas Air; dan
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

\n\n

Peraturan ini juga menetapkan objek dan subjek retribusi untuk setiap jenis retribusi, serta prinsip penetapan tarif retribusi yang memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan aktivitas pengendalian. Selain itu, diatur pula wilayah pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi.

\n\n

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek retribusi. Diatur pula mengenai penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa serta pemberian insentif pemungutan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan pencapaian kinerja tertentu. Pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

\n\n

Tarif retribusi akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap pemakaian Objek Retribusi Jasa Umum yang telah diperjanjikan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perjanjian.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.\n3. Ketentuan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan selama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum melakukan pelayanan tera/tera ulang.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95,100],{"_96":97,"_98":99,"_36":-5},"text","PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/288743/perda-prov-kalimantan-timur-no-01-tahun-2024",{"_96":101,"_98":102,"_36":103},"Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/288743/perda-prov-kalimantan-timur-no-1-tahun-2024","aad77862-786e-4b33-8869-dcd4f643e25a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[110,114],{"_96":111,"_98":112,"_36":113},"PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/185182/perda-prov-kalimantan-timur-no-3-tahun-2021","303d3757-e129-491f-976e-00649184b499",{"_96":115,"_98":116,"_36":117},"PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","https://peraturan.bpk.go.id/Details/97416/perda-prov-kalimantan-timur-no-3-tahun-2018","59c0dcfe-241d-4cd7-913a-5b71d3eecd18","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
LOCAL FEE FOR GENERAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

Considering:

that Regional Retribution is one of the sources of local original income, therefore in order to optimize public services and support the implementation of broad, real and responsible regional autonomy, adequate income support is needed to improve services to the community;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of East Kalimantan Province governing Regional Retribution needs to be adjusted to the Law;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Local Fee for General Services;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b41bf31f-0d8c-471c-a047-2c1f083e9120","actionData","errors"]