[{"_1":2,"_148":-5,"_149":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae2a7d80-d595-4301-af92-a852f9a97a51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_144":145,"_146":147},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_119":120,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":-5,"_142":143},"title","Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal","short_title","Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1950","number","5","year","1950","published_date","1950-07-20","effective_date","1950-03-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1950
Undang-undang (UU) NO. 5, LL SETNEG: 7 Hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Segala peraturan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1950.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan sebagai Undang-Undang Federal. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh Pengadilan-Tentara, Pengadilan-Tentara-Tinggi, dan Mahkamah-Tentara-Agung. Peradilan ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), orang yang dipersamakan dengan anggota APRIS, atau orang yang atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan. Kekuasaan kejaksaan dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh Kejaksaan-Tentara, Kejaksaan-Tentara-Tinggi, dan Kejaksaan-Tentara-Agung, yang bertugas melaksanakan penyusutan dan penuntutan serta mengusahakan pelaksanaan putusan pengadilan. Undang-undang ini juga mengatur tentang susunan, kedudukan, dan kewenangan masing-masing pengadilan dan kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, termasuk pengaturan mengenai hakim, jaksa, panitera, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa kewenangan antar pengadilan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93,99,103,107,111,115],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 41 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kepenjaraan Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25385/uu-no-41-tahun-1947","f7d29e25-8a37-4c64-a4e4-d7c1f9ebcdcc",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25381/uu-no-40-tahun-1947","2a0a7461-1ad7-4867-9b83-cf1462170ca1",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25380/uu-no-39-tahun-1947","1519c425-10e5-4edb-9837-2ecd59d93406",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"UU No. 36 Tahun 1947 tentang Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25375/uu-no-36-tahun-1947","cc647446-d0c7-4eea-a533-b66ac06a1a74",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"UU No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25091/uu-no-8-tahun-1946","b8c9e6d8-36e9-45e7-906f-dba29fb28fdb",{"_94":116,"_96":117,"_36":118},"UU No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25080/uu-no-7-tahun-1946","d667f975-736c-4f66-bfd6-4fa5ca7045d5","revoked_by",[121],{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46050/uu-no-31-tahun-1997","86cbf59f-0bbb-4c6b-b320-c65271d3c1c1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA SERIKAT

LAW NUMBER 5 OF 1950
CONCERNING
ESTABLISHING THE \"EMERGENCY LAW REGARDING THE STRUCTURE AND AUTHORITY OF COURTS/PROSECUTIONS WITHIN THE MILITARY JUSTICE ENVIRONMENT\" (EMERGENCY LAW NO. 16 OF 1950), AS A FEDERAL LAW

President of the Republic of Indonesia Serikat,

Considering:

that the Government, by exercising its rights under Article 139 paragraph (1) of the Provisional Constitution, has established the \"Emergency Law regarding the structure and authority of courts/prosecutions within the military justice environment\" (Emergency Law No. 16 of 1950);
that the House of Representatives approves the content of the Emergency Law with several changes and additions proposed by the Government and by the House of Representatives.

In view of:

Article 159, Article 140 paragraph (4) jo. Article 127 sub b of the Provisional Constitution;

With the approval of the House of Representatives

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae2a7d80-d595-4301-af92-a852f9a97a51","actionData","errors"]