[{"_1":2,"_143":-5,"_144":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa7d92ab-0ece-400b-83d5-453840cd4ffd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_139":140,"_141":142},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_114":115,"_116":117,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":-5,"_137":138},"title","Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara","short_title","Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956","number","8","year","1956","published_date","1956-11-14","effective_date","1956-11-24","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1956
Undang-undang Darurat NO. 8, LN.1956/NO.56, LL SETKAB : 13 HLM.
Undang-undang Darurat TENTANG Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 1956. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Undang-Undang Darurat ini dibentuk untuk memberikan dasar hukum yang tegas bagi pembentukan Kota-kota Besar di Provinsi Sumatera Utara, sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk melancarkan jalannya pemerintahan kota-kota otonom tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 1948 dan dalam rangka menggantikan dewan perwakilan rakyat daerah kota lama yang ada.

Ketentuan Substansial
Undang-Undang ini menetapkan pembentukan empat Kota Besar: Medan, Pematang Siantar, Sibolga, dan Kutaraja, dengan batas-batas wilayah yang ditentukan. Setiap Kota Besar memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan jumlah anggota yang bervariasi, serta Dewan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Besar bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan kewajiban kota, termasuk pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, Kota Besar memiliki hak untuk mengatur urusan yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi, kecuali jika ada ketentuan lain dari peraturan yang lebih tinggi.

","transitional_provisions","1. Semua pegawai daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota A Medan, dan Kota-Kota B Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini menjadi pegawai dari Kota Besar yang bersangkutan. 2. Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan utang-piutang yang ada-dari Kota A Medan, dan Kota-Kota B. Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini menjadi milik dan tanggungan Kota Besar yang bersangkutan. 3. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Otonom yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kota Besar yang bersangkutan dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1956 ( Lembaran Negara tahun 1956 No. 30).","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96,102,106,110],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290464/uu-no-5-tahun-2024","aa12cda6-73c8-463d-bc5f-808ce1094c90",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290666/uu-no-16-tahun-2024","04206f3a-a7cd-4807-b47c-b3a3243512e8",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290614/uu-no-27-tahun-2024","5b152722-deb7-4ab6-8082-4370be9f771a",{"_97":111,"_99":112,"_36":113},"Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/290720/uu-no-25-tahun-2024","9b1bb247-7135-476c-af73-bc995aacec46","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[118,120,122],{"_97":119,"_99":108,"_36":109},"UU No. 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kota Sibolga dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_97":121,"_99":112,"_36":113},"UU No. 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kota Pematangsiantar dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_97":123,"_99":104,"_36":105},"UU No. 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kota Medan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EMERGENCY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 1956
on
THE ESTABLISHMENT OF AUTONOMOUS REGIONS OF MAJOR CITIES, WITHIN
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law No. 14 of 1956
(State Gazette of 1956 No. 30) on the formation of the Regional House of Representatives and the Transitional Regional Government,
in the cities that are already autonomous, namely City A and City B in
The Province of North Sumatera, preparations have also been made
to form the Regional House of Representatives and the Council
Transitional Regional Government intended to replace the council
existing old city regional representatives or to carry out
regional government in the cities in question where there are still no
there are regional representative councils, even though the rights
the authority of the city regional governments that
included in the field, its

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa7d92ab-0ece-400b-83d5-453840cd4ffd","actionData","errors"]